SELANJUTNYA PENGIRIMAN DALAM BENTUK CURAH

Vaksin Sinovac Akan Diberikan ke Nakes

Kesehatan | Selasa, 08 Desember 2020 - 09:00 WIB

Vaksin Sinovac Akan Diberikan ke Nakes
Internet

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Setelah vaksin dari Sinovac tiba di Indonesia, pemerintah lantas membeberkan rencana distribusi. Yang pertama dilakukan adalah penyimpanan dan pendataan vaksin tersebut. Vaksin bikinan Sinovac tidak disimpan lama-lama di Bandara Soekarno-Hatta. Vaksin  yang disimpan dalam 7 envirotainer itu langsung dibawa ke bandung lewat darat menggunakan tiga truk. Sekitar pukul 03.45, vaksin-vaksi tersebut sampai di lokasi penyimpanan milik Bio Farma.

Vaksin tersebut kemudian dipindahkan ke ruang pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celsius yang sebelumnya sudah disterilisasi. Ruangan tersebut memang disiapkan khusus untuk menyimpan vaksin Covid-19. Untuk selanjutnya, pihak BPOM dan Bio Farma akan mengambil sampel vaksin untuk uji mutu.


Bila sudah lolos uji mutu, dan BPOM menyatakan vaksin tersebut aman serta efektif, barulah Bio Farma bisa mengedarkan vaksin tersebut. Karena itulah, vaksinasi belum bisa dilakukan dalam waktu dekat meski vaksin sudah tersedia. Sebelumnya, vaksin tersebut diterbangkan dari Beijing menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan kargo khusus dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Ahad (6/12) malam. Jumlahnya mencapai 1,2 juta dosis dalam bentuk vaksin jadi. Rencananya, bulan ini juga akan masuk bahan baku untuk 15 juta dosis vaksin.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengendalikan Covid-19 di Indonesia. Vaksinasi menjadi satu strategi penanganan Covid-19. 

"Pemerintah hanya menyediakan vaksin yang terbukti keamanannya dan lolos uji klinis sesuai rekomendasi WHO," katanya, Senin (7/12).

Pada pengadaan tahap pertama ini akan segera dilakukan persetujuan emergency use athorization (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ini untuk pemeriksaan kondisi vaksin yang datang pada Ahad (6/12).

Pemeriksaan fisik vaksin yang datang dilakukan oleh pihak berwenang. Tujuannya agar mengetahui bahwa vaksin tersebut masih dalam kondisi baik. 

"Harapannya tidak ada kemasan dan isi yang rusak selama perjalanan," ungkapnya.

Termasuk dengan suhu penyimpanan. Jika ada yang rusak maka pemerintah akan melaporkan kepada produsen vaksin tersebut. Untuk vaksin kiriman pertama ini yang mendapatkan sasaran adalah tenaga kesehatan (nakes) termasuk tenaga penunjang kesehatan. Kemenkes sudah siapkan jumlah sasaran per kabupaten/kota. "Distribusi vaksin telah dibahas," ujarnya.

Setelah vaksin disimpan di gudang Bio Farma, maka nanti akan didistribusikan ke dinas kesehatan provinsi. Selanjutnya dinas kesehatan provinsi akan mendistribusikan ke dinas kota/kabupaten.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, bahwa upaya diplomasi untuk kerja sama dengan pihak lain telah dilakukan sejak awal pandemi. 

Saat itu, diplomasi berkerja untuk memperlancar ketersediaan alat diagnostik dan kebutuhan alat kesehatan lainnya. Kemudian, bergerak pada ketersediaan vaksin dengan tugas utama membuka akses, meratakan jalan, dan mengatasi berbagai kendala yang muncul.

Diplomasi vaksin kemudian lebih diperkuat di bulan Agustus 2020. Ia bersama dengan Menteri BUMN Erick Tohir ditugaskan untuk membuka akses kerja sama dengan beberapa pengembang vaksin termasuk dengan Sinovac dan Sinopharm. 

"Kemudian, pada Oktober 2020, tugas serupa saya jalankan termasuk menjajaki kerja sama dengan Astrazeneca dan kerja sama multilateral melalui Gavi Covax Facility," ujarnya.

Untuk kerja sama dengan Sinovac, diakuinya, koordinasi intensif dengan otoritas RRC telah dilakukan selama beberapa pekan terakhir. Terutama, dengan State Konsuler Menlu RRC Wang Yi. Komunikasi kemudian menjadi sangat intensif dalam dua pekan terakhir.

"Sudah tidak dilakukan day by day tapi hour by hour," ungkap penerima penghargaan Order of Merit oleh Raja Norwegia tersebut.

Atas kerja sama yang baik tersebut, Menlu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan otoritas RRC. Tak terkecuali KBRI Beijing dalam menjembatani komunikasi dengan otoritas RRC dan Sinovac. 

"Dipastikan proses pengiriman vaksin dari Sinovac sudah sesuai prosedur dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian baik dari RRC maupun Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Retno menyebut bahwa kerja diplomasi masih akan diteruskan untuk mengawal rencana pengiriman selanjutnya. Meksi tak menyebut jumlahnya, Retno mengatakan dalam tahap pengiriman selanjutnya, vaksin bakal dikrim dalam bentuk bulk vaksin atau vaksin dalam bentuk curah.

Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan komunikasi dengan Jenewa untuk pengadaan vaksin multilateral. Sebagaimana diketahui Indonesia termasuk satu dari 92 negara Covac AMC, yang akan memperoleh vaksin sebesar 3 sampai 20 persen dari jumlah penduduk. Vaksin ini berasal dari GAVI Covax Facility. 

Menurutnya, ada beberapa proses administrasi dan persiapan teknis yang harus dilakukan sekali lagi, terutama oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Salah satunya, pengiriman vaksin request form kepada GAVI Covax Facility. 

"Pengiriman telah dilakukan pada hari ini, 7 Desember 2020, sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Terima kasih Pak Menteri Kesehatan," ungkap Retno.

Setelah itu, lanjut dia, masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sampai akhir 2020. Diharapkan multilateral juga bisa masuk secara bertahap ke Indonesia pada 2021.

"Diplomasi kita akan terus mengawal ikhtiar-ikhtiar lain berikutnya agar Indonesia dapat segera mengatasi pandemi ini," tegasnya. 

Meski vaksin telah tiba, Menlu tetap mengimbau agar masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Yakni, dengan tetap menerapkan 3M. "Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan," pungkas alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan khusus terkait penyebaran vaksin. Distribusi tidak boleh asal-asalan dan diprioritaskan untuk mereka yang berada di garda terdepan.  

"Selain itu harus memperhatikan tentang geospasial, lokasi di mana terjadi penumpukan partikel virus itu yang lebih diutamakan," ujarnya. 

Menurutnya, hal ini perlu diperhatikan mengingat sebaran Covid-19 yang tidak merata. Fakta ini juga yang nantinya membuat standar WHO tentang rasio jumlah yang harus diberi vaksin dengan jumlah penduduk tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Karenanya, calon penerima vaksin harus benar-benar terseleksi dengan baik.

"Presiden minta agar diperhatikan sehingga penggunaan vaksin nanti betul-betul efisien, tidak asal hantam rata. Tapi betul-betul terseleksi," sambungnya.

Pemerintah sendiri sudah memiliki list prioritas vaksinasi ini. Pertama, mereka yang ada di garis depan, meliputi tenaga medis, petugas nonmedis termasuk TNI/polri. Kedua, kelompok risiko tinggi seperti kelompok pekerja termasuk di dalamnya para pedagang pasar, pelayan toko atau pramuniaga, dan juga mereka yang bekerja di sektor-sektor perusahaan industri.

"Terakhir adalah administrator pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan publik," ungkap Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut. 

Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi komite penasihat ahli imunisasi nasional  yang memberi acuan agar vaksin diberikan sesuai golongan paling membutuhkan.

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir turut menyinggung soal kehalalan vasin. Dia mengatakan, proses penilaian kehalalan vaksin Sinovac telah rampung. Berdasarkan kajian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) MUI vaksin asal Cina itu akan segera dibuatkan sertifikasi halal.

"Perkembangan terakhir dilaporkan bahwa kajian Badan penyelenggara jaminan produk halal dan LPPOM MUI telah disampaikan untuk pembuatan fatwa dan sertifikasi halal oleh MUI," ungkap Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut.

Dia pun turut menyinggung penggunaan vaksin menurut kaidah agama. Menurutnya, penggunaan vasin ini termasuk kategori darurat. Sehingga,  katakanlah semua vaksin tidak halal, maka tetap boleh digunakan. Bahkan apabila vaksin tersebut bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kondisi kedaruratan, maka hukumnya wajib digunakan meskipun tidak halal.

"Karena kematian, kedaruratan itu harus disingkirkan menurut hukum agama. Tapi kalau ada yang halal harus dipilih," pungkasnya.(lyn/byu/mia/rio/jpg)

 

Pesan Redaksi:

Mari bersama-sama melawan Covid-19. Riaupos.co mengajak seluruh pembaca ikut mengampanyekan gerakan 3M Lawan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Ingat pesan Ibu, selalu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak serta hindari kerumunan.

#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook