SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Ramadan telah berakhir, bahkan Idulfitri sudah memasuki hari keenam. Ironisnya, tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Kepulauan Meranti belum juga cair. Ini karena Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti masih menunggu ketersediaan anggaran untuk mengakomodir keterlambatan pembayaran THR tersebut.
Kondisi itu dibeberkan Kabid Perbendaharaan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Alamsyah Mubarak kepada Riau Pos, Rabu (27/5). Ini dilakukan dampak dari minimnya kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, jika ketersediaan sudah terakomodir maka, kewajiban tersebut pasti akan dibayarkan.
"Nak dibayar uang itu yang tak ada. Kalau uang masuk, tinggal bayar. Untuk juklak dan juknis tidak ada masalah lagi karena aturannya sudah jelas. Intinya, kalau uang ada pasti dibayarkan," ungkapnya, Rabu (25/5).
Menurut Barak, aturannya THR tersebut bisa dibayarkan sebelum atau setelah Idulfitri sehingga tidak ada batasan kewajiban harus dibayarkan sebelum Idulfitri. Dengan demikian, saat ini Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti masih menantikan cairnya dana alokasi umum (DAU).
|
Keperluan dana untuk mengakomodir kebutuhan tersebut sebesar Rp12 miliar.
"Target awal bulan ini masuk Rp13 miliar dari DAU. Kabarnya 1 Juni 2020 mendatang sudah masuk," ujarnya.
Ketentuan mengenai pemberian THR PNS itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-343/MK/.02/2020 yang ditujukan kepada Menteri PANRB. Berdasarkan surat itu, THR tahun 2020 akan dibayarkan kepada seluruh ASN, TNI dan Polri dengan jabatan eselon III ke bawah.
Sementara untuk eselon III ke atas, termasuk pejabat daerah, pejabat negara, presiden, menteri, anggota DPR RI, hingga anggota DPD RI, dipastikan tak akan mendapat THR. Data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, jumlah PNS eselon III tersebar sebanyak 3.131 orang. Untuk eselon IV berjumlah 4.420 orang.(wir)
