SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Gambaran kucuran anggaran bantuan pembangunan jalan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Kepulauan Meranti 2024 meningkat Rp10 miliar dari sebelumnya. Bantuan diakomodir melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Demkian informasi tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti Rahmat Kurnia ST kepada wartawan akhir pekan kemarin.
”Bertambah sekitar Rp10 miliar lebih menjadi Rp44.438.523.000 yang dibagi dalam beberapa kegiatan,” ujarnya.
Rincian dari total gambaran rencana belanja tersebut untuk mendukung konektivitas daerah Rp11.302.835.000, anggaran tematik peningkatan konektivitas elektrifikasi di daerah afirmasi Rp14.410.650.000, anggaran DAK tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) Rp11.007.438.000 dan anggaran transportasi perdesaan Rp7.617.600.000.
Sementara jika dibandingkan tahun ini, Pemkab Kepulauan Meranti mendapatkan Rp37 miliar lebih. Dengan rincian pagu anggaran untuk mendukung konektivitas daerah Rp17.324.905.000, anggaran tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi Rp13.603.650.000 dan anggaran transportasi perdesaan Rp7.165.049.000.
Kabar baik ini dampak upaya yang telah mereka ajukan jauh sebelum ini. Dimulai dari penginputan anggaran DAK Fisik Infrastruktur PUPR pada aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) Bappenas.
Begitu juga dengan menyepakati koridor dan ruas jalan yang diusulkan sesuai dengan lokasi Khusus (Lokus) prioritas yang dilaksanakan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR.
Selanjutnya, setelah usulan DAK diterima oleh PFID, lalu dibuat berita acara kesepakatan bersama antara Dinas PUPR Kepulauan Meranti.
Dia menambahkan, dalam usulan itu Kepulauan Meranti mendapatkan prioritas khusus, dari usulan lima jenis DAK, kabupaten termuda di Riau itu mendapatkan tiga jenis usulan dan direalisasikan empat usulan.
“Usulan DAK bidang jalan yang terdiri dari lima tema, untuk Kepulauan Meranti dibuka sebanyak tigatema. Bahkan setelah direalisasikan kita mendapatkan empat tema yang satunya itu berada di Kementerian Desa,” ujarnya.
Tidak semua daerah bisa membuka tema itu, di tempat lain bahkan cuma dapat satu tema bahkan ada yang tak dapat sama sekali. “Jadi kita patut bangga dengan pencapaian ini dan berterima kasih kepada pemerintah pusat dan pihak yang sudah mengurus dan men-support hal ini,” ujarnya.(gem)
Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang
