Perayaan HUT Ke-11 Kepulauan Meranti seperti Jadi Alat Politik Pilkada

Kepulauan Meranti | Selasa, 24 Desember 2019 - 12:12 WIB

KEPULAUAN MERANTI (RIAUPOS.CO) -- Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyorot di balik megahnya perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-11 Kabupaten Kepulauan Meranti dengan kondisi kas daerah (kasda) yang morat-marit.

Seperti dibeberkan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizan Abas kepada Riau Pos, Senin (23/12) siang.


"Megah memang, sampai mengundang band dari ibukota," ungkapnya. Ia menilai perayaan HUT suatu daerah dinilai wajib dilaksanakan dalam menjaga kewibawaan suatu daerah. Namun di samping itu, pelaksana juga harus bisa menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

"Menjadi agenda wajib yang harus dilaksanakan, karena menyangkut kewibawaan suatu daerah. Namun jika tidak mampu, sebaiknya bijaksana untuk efisiensi anggaran belanja. Mengingat Kasda sedang morat-marit," ujarnya.  

Selain itu, Hafizan juga menyesalkan ada bakal calon Pilkada Meranti yang tampak seperti ambil kesempatan curi panggung dalam helat besar tersebut. Atau menjadikannya sebagai sarana pencitraan.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti At Taufiek. Ia mengaku tahu dengan kondisi keuangan pemkab dampak dari kosongnya kasda.

Ia khawatir akan ada kegiatan menjadi korban alias tidak dibayarkan. Untuk itu, jauh sebelum ini, ia telah meminta pemkab untuk menyeimbangkan belanja dengan kondisi keuangan daerah. Salah satunya menyikapi iven HUT Meranti yang dinilai terlalu berlebihan.

"Yang kasian pelaksana, jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara berlebihan, lantas ke depan tidak dibayarkan karena pemda tak ada uang, tentu akan timbul korban," ujarnya.

Seperti dibeberkan Kabid Perbendaharaan dan Pembiayaan DPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Alamsyah Al-Mubaraq kemarin.

Menurutnya, akhir tahun ini diperkirakan terjadi defisit anggaran pada struktur APBD 2019 yang mencapai Rp14 miliar sampai 16 milliar, sehingga berdampak pada sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan berpotensi tidak dibayarkan.

"Ini sedang kita verifikasi mana usulan pencairan masuk skala prioritas dan tidak," ungkapnya.(wir)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook