SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Setelah mendengar keluhan dari sejumlah kepala sekolah yang merangkap tugas dampak kekurangan jumlah guru, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil berencana melakukan rotasi besar-besaran.
Tak tanggung-tanggung 1.500 orang guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dievaluasi untuk dimutasi. Tentunya langkah itu sebagai upaya pemerataan guru hingga ke pelosok negeri.
Demikian disampaikan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Muhammad Adil kepada Riaupos.co, Kamis (20/1/2022). Sehingga menurutnya tidak ada lagi guru yang menumpuk di kota dan kurang di desa.
"Saya itu tidak mau ada lagi guru banyak di kota sementara di desa tak ada. Jika tidak cukup juga baru diisi oleh PPPK dan guru bantu daerah, dan guru komite. Ini komitmen saya menuju Meranti cerdas dan bermartabat. Harus merata," ujarnya.
Saat ini juga sedang menggesa proses evaluasi seluruh guru bantu daerah yang berstatus sebagai THL. Evaluasi untuk mengetahui keperluan dan memastikan latar belakang pendidikannya. Karena hendaknya, tenaga guru di daerah tersebut harus menyandang sarjana. Di luar disiplin ilmu itu, akan tersingkir.
"Mungkin akan kami akomodir di tenaga untuk TU sekolah. Intinya bagaimana menciptakan Meranti cerdas. Jadi itu harus dimulai dari guru yang cerdas dulu, kemudian baru bisa melahirkan siswa yang cerdas," bebernya.
Adil menargetkan nilai pendidikan Meranti harus bisa naik tingkat dalam Ujian Nasional (UN), di antara 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
"Kalau posisi Meranti masih di peringkat akhir dalam UN di provinsi nanti, akan kami evaluasi lagi ke depannya. Targetnya kita bisa naik tingkat," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya dampak penundaan perpanjangan kontrak kerja THL di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berimbas terhadap dunia pendidikan.
Seluruh guru SD dan SMP yang berstatus sebagai guru bantu terpaksa melepas statusnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa jelang evaluasi rampung hingga perpanjang kontrak oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pihak sekolah kini keteteran untuk memenuhi jam belajar mengajar dampak minimnya jumlah guru. Kondisi itu diceritakan oleh Kepala Sekolah Negeri 15 Negeri Desa Tanjung, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Sumarni SPd kepada Riau Pos.
Kepsek merangkap sebagai guru terpaksa ditempuh untuk menutupi dua guru honorer yang kontraknya belum diperpanjang atau dirumahkan. Ia mengaku keteteran, letih dan sedih. Pasalnya keberadaannya sebagai satu satunya guru PNS di SD itu.
"Sedih, saya sendiri PNS di sini. Selain kepsek saya harus menjadi guru. Dua guru honorer sudah tidak ngajar lagi dan masih menunggu keputusan pemerintah darah. Untuk itu saat ini kami hanya dibantu empat orang guru komite, " ungkapnya.
Bahkan untuk menutupi jam ajar, mereka harus menggabungkan kelas. Yang tidak bisa digabung, mereka terpaksa menerapkan pola kelas rangkap secara bergantian.
"Berat memang jadinya. Ada kelas yang tidak bisa digabungkan. Kami guru terpaksa mondar mandiri dari kelas satu ke yang lainnya. Termasuk saya, kami hanya berlima orang guru. Dua masih belum jelas," ujarnya.
Untuk itu ia berharap kepada pemerintah daerah untuk memperjuangkan status guru bantu sekolah yang dimaksud. "Saya berharap mereka bisa mengajar kembali. Kami dan murid sedih jika mereka tak kembali. Jadi kepada pak bupati tolong kami, " ungkapnya.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: Erwan Sani
