SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - PIHAK RSUD Kepulauan Meranti mengganti aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dari yang gratis menjadi berbayar. Belakangan, pengadaan aplikasi tersebut dikabarkan menjadi temuan BPK hampir satu miliar rupiah.
Semula proyek pergantian SIMRS diatensikan oleh Direktur RSUD Meranti dr Prima Wulandari, tak lama setelah menduduki jabatan Direktur RSUD sejak 2022 lalu. Namun sejak beralih kepada aplikasi yang baru, beban belanja rumah sakit umum daerah itu membengkak hingga setengah miliar rupiah.
Padahal, mereka ada pilihan untuk menggunakan aplikasi gratis atau tidak berbayar seperti aplikasi yang direkomendasi oleh Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Salah satu diantaranya adalah Aplikasi Khanza yang pernah digunakan oleh pendahulu Prima sebelum menjabat sebagai Direktur RSUD Kepulauan Meranti yang saat ini digunakan oleh ribuan Faskes di Indonesia.
Direktur RSUD Kepulauan Meranti dr Prima Wulandari, terkesan menutup rapat-rapat informasi tentang aplikasi SIMRS berbayar yang dipakai saat ini. Dokter yang sebelumnya bertugas di Pulau Rangsang ini terkesan menghindari dan tak ingin bertemu dengan wartawan.
Prima hanya mengarahkan wartawan untuk menemui humas RSUD Vivi. Setelah ditemui, Vivi banyak tidak mengetahui dan tak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan. Vivi akhirnya membawa wartawan menemui kabid penunjang Evalinda. Lagi-lagi Riau Pos tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Banyak pertanyaan wartawan, pun tak bisa dijawab Evalinda. Terutama tentang teknis persoalan kerjasama dengan pihak ketiga, hingga anggaran belanja terkait kerjasama.
Pernah, ketika ingin dikonfirmasi perihal penggantian aplikasi SIMRS dari yang gratis ke yang berbayar ratusan juta, Prima tak bersedia. Hampir tiga jam wartawan menunggu di depan ruang kerjanya, di lantai atas RSUD Kepulauan Meranti. Belum lama ini, santer isu pengadaan aplikasi SIMRS berbayar di RSUD Kepulauan Meranti menjadi temuan BPK. Nilainya disebut-sebut mencapai Rp 800 juta.
Temuan ini karena pengadaan aplikasi ratusan juta itu tidak malui proses lelang, tetapi hanya penunjukan langsung (PL). Hingga saat ini, dr Prima Wulandari memilih bungkam soal anggaran belanja SIMRS yang mereka gunakan. Ia hanya membantah pertanyaan wartawan soal temuan Rp 800 juta.(wir)
Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang
