FOKUS PENGENTASAN KEMISKINAN 

Intensifkan Koordinasi Bersama Seluruh Kementerian

Kepulauan Meranti | Rabu, 15 Februari 2023 - 10:04 WIB

Intensifkan Koordinasi Bersama Seluruh Kementerian
Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil saat membuka Focus Group Discussion (FCD) bersama sejumlah kementerian di Jakarta pada pekan lalu. (HUMAS PEMKAB MERANTI UNTUK RIAUPOS.CO)

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Intensitas kunjungan kerja Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil bersama kepala organisasi pemerintah di bawahnya meningkat. Mereka intensifkan koordinasi lintas kementerian. 

Seperti pekan kemarin, bupati bersama jajaran menggelar diskusi bersama seluruh kementerian terkait. Hasilnya berlanjut secara mandiri menuju sejumlah kementerian hingga pekan ini yang dimulai pada Rabu-Jumat (15-17/2) mendatang. 


Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto, kunjungan  mereka dimulai dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian PUPR.

Setelah itu kegiatan berlanjut mengunjungi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perikanan RI. ''Kunjungan ditiga kementerian dimulai besok, dan besar kemungkinan selesai apakah akhir pekan nanti,'' ungkapnya, Selasa (14/2).

Menurutnya, kunjungan lebih kepada membahas rencana dan target kerja yang menjadi skala prioritas menuju visi dan misi Kepulauan Meranti. Terutama isu yang bakal dibawa menyikapi strategi atau kebijakan dalam pengentasan kemiskinan yang masih melilit masyarakat daerah setempat.

''Garis besar hanya koordinasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan langkah pengentasan kemiskinan. Nanti rinci usulan disampaikan oleh masing masing OPD teknis,'' ujarnya. 

Pertemuan lanjutan bersama sejumlah kementerian itupula tidak terlepas dari upaya Mendagri Tito Karnavian melalui Sekretaris Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Mauritz Panjaitan, berkenaan diskusi yang melahirkan sejumlah rekomendasi dan kesepakatan. 

''Ini menindaklanjuti hasil dari grup diskusi yang dihadiri sejumlah kementerian terkait. Karena ada sejumlah rekomendasi dan kesepakatan yang harus ditindaklanjuti. Termasuk kemudahan impor komoditas tertentu,'' ujarnya.

Selain itu juga mencakup usulan pembangunan infrastruktur dasar, jalan, penahan abrasi, pembagian DBH Migas hingga penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).

''Permasalahan itu tentunya menghambat kami dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem. Lewat pertemuan ini, kami berharap masing-masing perwakilan kementerian bisa menyampaikan ini kepada pimpinan sehingga Meranti bisa mendapatkan banyak program dari pemerintah pusat. Jadi itu fokus kita,'' ujarnya.(gem)

Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang

 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook