SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Rapat Lintas Komisi DPRD dan sejumlah OPD Kepulauan Meranti digerudug masa karena dilakukan secara tertutup. Rapat yang berlangsung Senin (8/6/20) siang itu membahas realisasi anggaran Covid-19 daerah setempat.

Masa berasal dari Forum Aliansi Meranti (Falma) yang berniat ikut dalam Rapat Kerja Lintas Komisi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dilaksanakan saat itu.

Namun terjadi keributan di luar ruang rapat. Keinginan untuk masuk dalam ruang rapat tak diakomodir dan berujung adu mulut antara masa, wakil Ketua DPRD Meranti Taufiqurahman dan kepala Satpol PP Meranti Helfandi.

Menanggapi kondisi tersebut, Koordinator FALMA Ramlan Abdullah mengaku kecewa. 

"Saat kita mau masuk ditegah oleh petugas karena rapat tertutup. Kami tuntut transparansi saat membahas realisasi anggaran Covid-19. Realisasinya apa saja," ungkapnya.  

Dirinya menilai saat ini kondisi penanganan serta penganggaran Covid Covid 19 Kepulauan Meranti carut-marut karena tidak transparan.

"Saat ini banyak masalah yang terjadi mulai dari bansos yang tidak sesuai, ruang isolasi yang sempat jadi masalah dan lainnya sementara mereka melakukan rapat kerja secara tertutup dan tidak bisa dilihat masyarakat, ini ada apa?" Ujarnya.

Dirinya juga curiga bahwa DPRD dan Pemkab Kepulauan Meranti ada main mata terhadap penggunaan anggaran Covid-19.

"Jangan mentang-mentang ketua DPRD berpartai sama dengan bupati jadi semena-mena. Kami menilai ada konspirasi pemkab dengan DPRD," ujarnya.

Dirinya juga mengatakan kehadiran mereka juga untuk menyampaikan sejumlah kejanggalan di lapangan selama penanganan Covid 19.

"Kita juga membawa sejumlah temuan kita di lapangan untuk kota sampaikan kepada DPRD. Jadi jangan di dengar dari pihak OPD saja, aspirasi dari masyarakat juga perlu didengarkan," bebernya

Menanggapi kondisi itu Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah menegaskan bahwa pertemuan tersebut memang diagendakan secara tertutup. Artinya, hanya antara dewan dan instansi teknis. 

Walaupun demikian, hasil dari rapat yang sempat ricuh itu juga membuat ia kecewa karena OPD terkait dinilai tidak begitu transparan, karena hanya membawa rencana kerja dan anggaran. Buka realisasi anggaran belanja. 

"Rapat ini memang kita gelar tertutup. Tujuannya agar pihak dinas membuka secara rinci penggunaan anggaran Covid-19. Ini saja kita agak kecewa karena mereka (Diskes) hanya RKA. Bukan realisasi anggarannya," bebernya.

Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)

Editor: Eka G Putra