SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Evaluasi tenaga harian lepas (THL) atau tenaga non-PNS lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan rampung jauh dari waktu yang ditargetkan.
Dari informasi yang diterima oleh Riaupos.co, evaluasi tersebut akan rampung Jumat (7/1/2022) besok, bukan 15 Desember 2022. Dan hasilnya akan dilaporkan kepada kepala daerah atau Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH.
"Besok kami targetkan evaluasi dan pemetaannya selesai. Ini progresnya terus berjalan, kami akan percepat," kata Sekretaris Tim Evaluasi Tenaga Non-PNS, Bakharuddin, Kamis (6/1/2022).
Menurutnya, data yang diterima dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hampir seluruhnya telah selesai dievaluasi.
"Hanya beberapa OPD besar yang masih proses pemetaan. Seperti Disdik, Diskes, termasuk Setwan dan Setda. Karena jumlah mereka banyak, agar punya waktu lebih untuk memetakan," bebernya.
Terkait teknis evaluasi, Bakharuddin yang juga Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti itu menjelaskan, masing-masing OPD menyerahkan data jumlah THL yang ada saat ini.
"Setelah didapat datanya, kami kumpulkan lalu dihitung kembali kebutuhan realnya," terangnya.
Kemudian, kata dia, akan ada penyeragaman nomenklatur yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan bidang pekerjaannya. Adapun sejumlah nomenklatur ini terdiri dari tenaga pembantu administrasi, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, sopir pimpinan, tenaga pembantu bendahara, serta tenaga pembantu pengurus barang.
"Yang jelas jumlah dari hasil pemetaan itu akan kami ukur sesuai porsi sehingga menjamin jalannya pemerintahan," jelasnya.
Untuk tenaga administrasi dan tenaga teknis yang membutuhkan keahlian tertentu seperti tenaga akuntansi, penyuluh pertanian, tenaga medis dan guru, kata Bakharuddin, akan diisi minimal tamatan D3 dan S1.
Terkait proses seleksi yang dilakukan oleh pihak ketiga nantinya, semua tenaga non-PNS yang sebelumnya terdaftar di data base BKD akan diinformasikan untuk mengikuti tes.
"Jadi tes ini hanya untuk tenaga honorer yang sebelumnya, tidak ada yang baru," bebernya.
Untuk materi penilaian dalam proses itu meliputi tes tertulis yang dikombinasikan dengan wawancara untuk mengetahui pemahaman yang bersangkutan terhadap posisi yang dilamar.
Kemudian akan ada form penilaian dari kepala OPD terhadap kinerja dan integritas tenaga non-PNS tersebut dalam melaksanakan tugas selama ini.
"Kami minta kepala OPD objektif dalam pengisian form penilaian itu. Nantinya akan digabung dengan hasil penilaian tes tertulis dan wawancara," ujarnya.
Khusus untuk para guru non-PNS, tetap akan ada penyeleksian ulang, terlebih bagi sekolah-sekolah di wilayah perkotaan yang jumlah gurunya melebihi kebutuhan jam pelajaran.
"Tapi bagi sekolah di pelosok yang jumlah gurunya kurang tetap akan sesuai kebutuhan sehingga tidak menganggu proses belajar-mengajar," terang Bakhar.
Dia juga berharap semua pihak untuk bersabar menunggu hasil evaluasi selesai dilaksanakan.
"Kami targetkan pertengahan bulan ini mulai dibuka seleksinya, jadi bersiap saja. Nanti akan kami umumkan segera," ungkapnya mengakhiri.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: Hary B Koriun
