PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH MM meminta kejelasan anggaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk wilayahnya.

Hal itu disampaikan Adil ketika mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi dan Gubernur Riau Syamsuar di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (3/10).

Adil mempertanyakan anggaran yang harusnya diterima Kepulauan Meranti sebagai lokus percepatan penghapusan oleh pusat dan juga pemerintah provinsi.

"Kita minta kejelasan berapa anggaran yang seharusnya dikucurkan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti,"ungkapnya.

Menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Provinsi Riau, Meranti masuk dalam lokus kemiskinan ekstrem tahun 2022 bersama Kabupaten Rokan Hulu.

Ditambah lagi sebagai kawasan terluar, tertinggal dan terisolir membuat perekonomian masyarakat di Kepulauan Meranti menjadi terpuruk. Inflasi yang tinggi membuat harga kebutuhan pokok meningkat sehingga menyebabkan kemiskinan ekstrem tertinggi di Provinsi Riau.

"Makanya harus ada intervensi anggaran untuk keluar dari kemiskinan ekstrem tersebut. Jika tidak, target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 mendatang tidak akan berhasil,"tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengaku akan bahu-membahu untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau. Menurutnya, sangat diperlukan unsur nonpemerintah dalam mempercepat kesejahteraan masyarkat utamanya dalam percepatan kemiskinan ekstrem.

"Unsur nonpemerintah dan swasta juga berperan penting dalam upaya percepatan tersebut,"katanya.

Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy secara virtual menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo telah menugaskan pihaknya untuk memastikan bahwa target atau sasaran dari rumah tangga miskin betul-betul akurat.(wir)