SELATPANJANG(RIAUPOS.CO) - Mahmuzin Taher atau biasa disapa MT, mengkritik keputusan Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil, yang menunda perpanjangan kontrak tenaga harian lepas (THL).
Ia menganggap kebijakan tersebut kurang tepat dengan menonaktifkan THL di saat masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi akibat tekanan pandemi.
Menurut dia, masyarakat tidak memiliki pilihan yang akhirnya menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti.
''Sebaiknya kebijakan ini tidak bisa dieksekusi dalam jangka pendek. Kecuali pemerintah memiliki solusi dalam menyiapkan lapangan pekerjaan baru. Jika hal ini tetap diteruskan dalam waktu dekat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan social effect yang buruk dan dipastikan menganggu Indek Pembangunan Manusia (IPM)," ujarnya, Senin (3/12/2021).
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, setiap kepala daerah layak memang dituntut dan diuji untuk memenej persolan-persoalan yang sulit. Namun kata dia, setiap persoalan mesti disikapi secara profesional tanpa menimbulkan efek sosial.
"Meski tidak ada sangkut-paut dengan ranah hukum akan tetapi hal itu berdampak sosial. Kemudian kebijakan ini kontradiksi dengan janji kampanye. Untuk itu kami mendesak Bupati Kepulaun meranti untuk mengkaji ulang tentang kebijaksanaan yang diputus,'' benernya.
Ia juga sempat menyinggung soal janji-janji yang diucap H Adil pada saat debat sebagai calon kepala daerah beberapa waktu lalu untuk menambah besaran pendapatan mereka.
Walaupun demikian ia tidak menampik jika status para honorer hanyalah kontrak belaka, namun kebijaksanaan seorang kepala daerah berperan penting dalam membuat keputusan untuk memberhentikan atau tetap dilanjutkan kontrak tersebut.
''Jika mungkin memang ada terdata nama-nama para honorer yang ganda, lalu dibenahi dan dihapus, saya sepakat. Tapi ini tidak,'' tegas Mahmuzin Tahir lagi.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: Hary B Koriun
