SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Selat Panjang melakukan kunjungan dalam rangka One on One Meeting mengenai Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara DJP, DJPK dan Pemerintah Daerah ke Bupati Kepulauan Meranti di Kantor Bupati Kepulauan Meranti.
Tim dari DJP di wakili oleh Kepala Kanwil DJP Riau Ahmad Djamhari, Kepala KPP Pratama Bengkalis Eko Cahyo Wicaksono, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Asprilantomiardiwidodo serta jajaran tim lainnya. Sedangkan dari Pemkab Meranti langsung dihadiri oleh Bupati Muhammad Adil serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita dalam pelaksanaan PKS ini. Seperti penyusunan tim kerja bersama, pelaksanaan alur PKS, fokus optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah,pertukaran data antara DJP dan Pemkab Kepulauan Meranti serta tantangan dan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut," ujar Kakanwil DJP Riau.
Langkah selanjutnya yang akan menjadi perhatian seluruh pihak dalam pelaksanaan PKS tersebut adalah pertukaran data dalam rangka pembangunan data perpajakan yang berkualitas untuk meningkatkan penerimaan pusat dan daerah dari sektor perpajakan.
"Kita membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi melalui kegiatan hari ini. Lewat data yang dipertukarakan, kita akan bersama-sama melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang nanti akan disepakati. Apa yang kita harapkan adalah efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan dan pemanfaatan data perpajakan," papar Ahmad.
Sementara itu, Adil selaku Bupati Kepulauan Meranti menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kerja sama ini.
"Hari ini hadir OPD utama, kontributor dan pendukung, harapan saya agar semua OPD dapat terlibat dan berkontribusi semaksimal mungkin. Di kepulauan meranti masih banyak potensi pajak yang sebetulnya dapat kita optimalkan. Jika dihitung, di meranti ada 81.000 ha kebun sagu, namun saya berharap, dalam pelaksanaan PKS ini jangan sampai memberatkan warga, mengingat masa panen sagu yang cukup lama, mungkin kita perlu menyesuaikan terhadap tindakan yang akan dilakukan," ujar Adil.(azr)
