KAMPAR (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar menerima kunjungan kerja (kunker) Anggota DPD RI Edwin Pratama Putra, Senin (8/2) di Bangkinang. Dalam kunker tersebut, Ketua KPU Maria Aribeni menyebutkan pihaknya sedang fokus melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) 2021. Hanya saja, untuk pelaksanaannya, KPU sama sekali tidak memiliki anggaran.
Selama ini para Komisioner KPU Kampar tidak pernah membicarakan hal ini ke ruang publik. Padahal, seperti yang diungkapkan Aribeni di hadapan Edwin Pratama Putra pada kesempatan itu, pihaknya sudah berulang kali mengajukan dana hibah ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar.
"Kami sudah memasukkan usulan, tapi memang sampai tahun ini belum ada yang terealisasi," ungkap Aribeni.
Tugas-tugas para pekerja di KPU berubah menjadi kerja sosial. Pasalnya, untuk menutupi biaya turun ke desa terisolir seperti di Pangkalan Kapas di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, para Komisioner KPU mengandalkan biaya dari mereka masing-masing. "Kami patungan," sebut Aribeni.
Ada belasan desa terisolir yang harus dilakukan pemuktakhiran data di Kabupaten Kampar. Hampir semuanya berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang memang memiliki akses bermedan berat. Untuk Pangkalan Kapas saja, Tim dari KPU berjibaku melawan sulitnya akses tempuh, termasuk dengan menggunakan sampan motor. Biaya yang dihabiskan saat melakukan PDPB di desa ini mencapai Rp4 juta di luar kebutuhan pribadi para petugas.
Edwin Pratama merasa terkejut dengan kondisi tersebut. Pasalnya data pemilih sangatlah penting. Semua yang akan bertarung di pemilu punya kepentingan. Dirinya berharap ada uluran tangan dari pemerintah daerah. Pasalnya, keberhasilan penyelenggaraan pemilu juga merupakan keberhasilan pemerintah daerah. "Ini akan menjadi fokus kami. Akan kami tindaklanjuti, walaupun keputusan tetap ada pada pemegang kuasa anggaran. Paling tidak ada beberapa catatan krusial, karena ini menyangkut kualitas akhir proses demokrasi kita," sebutnya.
Edwin Pratama menyorot usulan dari KPU ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar terkait usulan pengadaan fasilitas pengarsipan dan transportasi yang menurutnya memang sangat diperlukan. Apalagi saat ini KPU sedang fokus melakukan pemutakhiran data, yang menurut Edwin Pratama, butuh mobilitas yang tinggi.
"Kalau arsip ini tidak tertata dan tersimpan dengan baik, bagaimana catatan kita di masa mendatang. Ini masalah kualitas akhir proses demokrasi kita, jangan nanti kualitas yang tidak bagus ini dipermasalahkan saat pada hari H," sebut Anggota DPD RI termuda di Indonesia ini.
Lanjut Edwin Pratama, perlu ada perhatian daerah pada KPU. Menurutnya KPU tidak perlu meminta-minta tapi yang mereka butuhkan sangatlah penting, yang menurutnya, pemerintah harus memberikan dukungan.
"Saya yakin ASN dan Komisioner disini mengetahui kerja mereka, banyak, jadi jangan dibebankan lagi untuk meminta-minta. Ini pemerintah yang harus perhatian, agar KPU ini dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya," tutupnya.(gem)
Laporan HENDRAWAN KARIMAN, Bangkinang
