KUALA LUMPUR (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Malaysia menyatakan, pihaknya sedang berunding untuk mengambil alih empat ruas jalan tol utama. Proyek ini akan memakan waktu enam bulan. Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan, jangka waktu yang diproyeksikan diperlukan untuk memenuhi persyaratan peraturan, keuangan, dan hukum.
Dilansir dari The Sun Daily, keempat jalan tol itu antara lain Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (Sprint), Lebuhraya Shah Alam (Kesas), dan Smart Tunnel Kuala Lumpur.
‘’Pengambilalihan jalan raya harus dilakukan dengan harga yang wajar dan wajar,’’ katanya pada kepada awak media di kementeriannya pada Rabu (27/2) untuk mengumumkan dimulainya pengoperasian situs web resmi untuk skema asuransi mySalam.
Pada hari Sabtu, Kantor Perdana Menteri mengumumkan bahwa pemerintah telah memulai negosiasi dengan Gamuda Bhd untuk memperoleh konsesi tol di empat jalan raya di mana perusahaan memegang saham mayoritas.
Dalam pernyataan itu, disebutkan pemerintah bermaksud menghapuskan mekanisme tol yang ada dan memperkenalkan biaya kemacetan yang setara dengan jumlah tol yang ada selama enam jam puncak periode sehari.
Untuk periode off-peak atau bukan waktu sibuk dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi, penumpang akan bepergian di jalan raya secara gratis. Pada jam perjalanan normal lainnya, mereka akan mendapatkan diskon hingga 30 persen dari tarif tol yang ada.
Lim menyatakan, rencana itu bakal menguntungkan seluruh pihak. Dia juga menjanjikan para pengguna jalan tol bisa berhemat hingga sekitar Rp620,3 miliar.
‘’Faktanya, setiap surplus dari biaya kemacetan yang dikumpulkan akan disalurkan kembali ke arah pengembangan dan pemeliharaan sistem transportasi umum di Malaysia,’’ tambahnya.
Lim mengatakan biaya kemacetan bisa diubah tergantung pada waktu penggunaan dan itu akan mendorong pengguna jalan raya untuk merencanakan perjalanan mereka selama periode off-peak.
‘’Di bawah kebijakan baru, pengguna jalan raya selama periode puncak juga akan menikmati lebih sedikit kemacetan lalu lintas dibandingkan dengan situasi saat ini,’’ katanya.
Dia menunjukkan bahwa pengumpulan biaya kemacetan harus cukup untuk menutupi pembayaran kembali pinjaman yang diambil untuk pengambilalihan serta semua operasi jalan raya dan biaya pemeliharaan, tanpa perlu alokasi tambahan dari Kementerian Keuangan.(jpg)
