DAVOS (RIAUPOS.CO) - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bertemu dengan mantan PM Inggris Tony Blair. Pertemuan keduanya dilakukan di sela pergelaran World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
Dalam pertemuan itu, Bahlil dan Tony berdiskusi terkait prospek dan tantangan investasi di Indonesia. Bahlil mengatakan, investasi asing untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan sinyal positif dari berbagai negara. Namun, luasnya area IKN memerlukan kerja sama secara berkelanjutan. Pihaknya telah membuat formula promosi dan hilirisasi investasi. Namun, berbagai diskusi informal disebutnya tetap diperlukan.
Lebih banyak kita selesaikan di warung kopi daripada di kantor Kementerian Investasi. Apalagi, investasi di IKN ini belum sebaik di sektor manufaktur. Sebab, IRR (internal rate of return)-nya pasti manufaktur lebih baik. Karena itu, saya perlu berkolaborasi dengan pihak lain seperti Pak Tony ini yang sudah berpengalaman,'' ujar Bahlil, akhir pekan.
Luasnya jejaring investor dunia yang dimiliki Tony Blair akan sangat bermanfaat dalam menjaring minat investasi asing ke Indonesia dan mempertemukan investor dalam negeri dengan mitra asing. Bahlil memastikan, Kementerian Investasi/BKPM akan memberikan dukungan berupa fasilitas kepada investor dan seleksi mitra lokal yang tepat.
Bahlil menyebut Tony Blair menanggapi hal tersebut dengan menyatakan komitmennya dalam mendukung terwujudnya IKN. Ketertarikan investor terhadap IKN juga diharapkan bisa terus berlanjut. Tony siap memberikan dukungannya sampai IKN terealisasi. Bahkan, dukungan kolaborasi dapat diberikan melalui investasi di luar IKN. Tony juga berpendapat bahwa menteri investasi memiliki force of nature dalam mendatangkan investor besar ternama.
Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemindahan pusat pemerintahan atau IKN dari Jakarta ke luar Pulau Jawa tidak terlepas dari struktur perekonomian Indonesia yang secara spasial masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu, ada pertimbangan pertumbuhan penduduk dan daya dukung Pulau Jawa, terutama di wilayah Jakarta yang semakin menurun.
''Pemindahan IKN ke Kalimantan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentu menjadi kepastian hukum bagi keberlanjutan dan keberlangsungan pindahnya ibu kota dan komitmen untuk pemerataan ekonomi agar tidak lagi Jawa-sentris, tetapi juga membangun ekonomi yang inklusif, terutama di kawasan timur Indonesia,'' katanya pada Rapimnas Persatuan Insinyur Indonesia (PII), akhir pekan.
Pembangunan IKN yang mengusung konsep future smart forest city yang berbasis inovasi dan teknologi sejalan dengan arah pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. Yakni, mendorong diversifikasi ekonomi, tapi tetap mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Selain itu, pembangunan IKN merupakan program padat karya yang akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada tahun ini diperkirakan menyerap sekitar 100 ribu sampai 200 ribu tenaga kerja dan akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia.
''Ke depan, pembangunan IKN ini tidak hanya tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga multiplier effect seperti penguatan konektivitas antarmoda, pengembangan koridor pangan dan pertanian, pengarusutamaan penanggulangan bencana, serta adaptasi perubahan iklim,'' kata Airlangga. (dee/c7/oni/jpg)
