PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyebut Pemerintah Provinsi Riau masih bergantung pada minyak bumi dan gas atau migas. Padahal, sumber daya alam itu akan habis dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, apabila pemprov tidak berupaya membuat inovasi lainnya.
Hal ini disampaikan Inspektorat Jenderal Kemendagri RI Tumonggi Siregar dalam acara rapat koordinasi pembinaan otonomi daerah Provinsi Riau tahun 2019 dengan mengusung tema “Evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah” di Hotel Royal Asnof, Jumat (5/4). “Pertumbuhan ekonomi tanpa migas masih kurang, pemprov masih bergantung dengan itu,” kata Tumonggi.
Sementara itu, Tumonggi mengatakan capaian kinerja pemerintah dalam aspek kesejahteraan ekonomi tanpa migas hanya 37 persen dari target yang ditentukan pemerintah pusat sebelumnya. Maka dari itu, Pemprov Riau diminta garap potensi yang ada kemudian dikembangkan secara serius. “Jangan hanya bicara minyak atas dan bawah banyak. Kalau minyak jadi dibatasi oleh Eropa, mau ke mana lagi,” tambahnya.
Disebutkan Tumonggi ada beberapa faktor yang harus menjadi perhatian Riau dan kabupaten/kota, yakni pertumbuhan tanpa migas, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Pasalnya, sudah banyak daerah yang kini berinovasi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya Sumatera Utara berinovasi melalui pariwisata Danau Toba. “Berpikir aspek nilai dikembangkan pariwisata, Danau Toba indah bagaimana mendatangkan turis mancanegara untuk meningkatkan pendapatan negara,” tambahnya.
Kesejahteraan masyarakat dan ekonomi Riau, dikatakan Tumonggi selalu berhubungan dengan migas. Oleh karena itu, sebelum benar-benar habis SDA Riau, pemerintah untuk segera membuat inovasi. “Suatu saat habis minyak dan gas, nanti bingung. Sebelum bingung segera buat inovasi,” sambungnya.
Secara umum, memang tugas negara untuk memajukan kesejahteraan banyak yang harus dilaksanakan sebagai perangkat daerah. Dengan menyusun RPJMD dengan data yang valid dan detail.
“Sayangnya, penyusunan ini tidak didasari data yang benar. Dari evaluasi kami, RPJMD Riau bahwa data detail itu tidak lengkap, artinya harus ditelusuri darimana ketidaklengkapan itu,” sahutnya.
“Salah satu isinya yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik berbasis teknologi,” terangnya.(*1)
