RENGAT (RIAUPOS.CO) - Secara keras dan tegas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Indragiri Hulu (Inhu) menolak kenaikan BBM bersubsidi yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (3/9/2022) lalu. Naiknya BBM untuk yang ke-12 kalinya di masa kepemimpinan Jokowi ini diprediksi akan melahirkan efek domino kenaikan harga di sektor-sektor lainnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Inhu Muhammad Syafaat SHI ME mengungkapkan, PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Karena beberapa waktu lalu, rakyat baru saja terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng.
"Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur pun meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan sangat terpukul dengan naiknya harga BBM bersubsidi ini," tegas Syafaat, Senin (5/9/2022).
Syafaat menambahkan, kebijakan menaikkan harga BBM ini menunjukkan pemerintah tidak berempati sama sekali dengan kondisi masyarakat yang masih kesulitan ekonomi dampak dari pandemi.
"Naiknya BBM subsidi ini akan kembali menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang ekonominya belum sepenuhnya pulih," ujar Syafaat.
Ketua DPD PKS Inhu ini menuturkan, para tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, pelajar, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit.
"Mereka makin terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi," ujar Ketua Komisi IV ini.
Untuk itu, harapnya, sebaiknya pemerintah kembali mempertimbangkan kenaikan yang sudah dilakukan ini.
"Pemerintah sebaiknya mencabut keputusan kenaikan harga BBM itu," harapnya.
Laporan: Kasmedi
Editor: Edwar Yaman
