PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gelombang penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus berdatangan. Kali ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Pekanbaru bersama Perwakilan Sopir Truk mendatangi Gedung DPRD Riau, Senin (5/9).
Sekitar pukul 14.30 WIB, massa yang berjumlah puluhan orang datang dengan ranya bertuliskan "Di Atas Minyak, di Bawah Minyak, di Tengah-tengah Minyak Mahal". Selain itu para mahasiswa juga membentangkan spanduk yang menyatakan penolakan harga BBM.
Beberapa menit setelahnya, massa yang juga berasal dari perwakilan sopir ttiba tepat di pintu kanan Gedung DPRD Riau. Semuanya menyatu untuk menyatakan penolakan terhadap harga BBM. Dalam kesempatan itu, massa HMI menyatakan bahwa keputusan kenaikan harga BBM sangat tidak tepat.
Setidaknya, ada tiga tuntutan HMI dan Perwakilan Sopir Truk yang dirangkum Riau Pos di lapangan. Pertama ialah menolak keras kenaikan BBM bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Kedua, meminta Presiden Jokowi untuk mencabut keputusan kenaikan BBM bersubsidi dan mencari alternatif lain dari masalah beban subsidi BBM di APBN. Kemudian terakhir, HMI meminta pemerintah tidak berbisnis dengan masyarakat.
Ketua HMI MPO Cabang Pekanbaru Gobinda, yang memimpin aksi, memulai demonstrasi dengan menyuarakan penolakan kenaikan BBM. Dirinya meminta pimpinan DPRD Riau untuk turun menemui mereka yang berkumpul di depan gedung tersebut.
‘’Kami ingin pimpinan DPRD Riau turun ke sini untuk menemui kami. Mendengarkan aspirasi kami,’’ sebut Gobinda yang disambut pendemo lain dengan teriakan nama Yulisman dan Agung Nugroho.
Pada kesempatan itu juga, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Sopir Truk Pekanbaru (SSTP) Azwardi, juga sempat menyuarakan penderitaan mereka setelah harga BBM subsisi, khususnya solar naik. ‘’Kami meminta pemerintah untuk menurunkan kembali harga minyak. Dalam hal ini, kami para supir truklah yang paling terdampak,’’ kata Azwardi.
Azwardi yang hadir bersama belasan supir lainnya mengaku terdesak dengan kondisi. Mereka mengaku banyak pemesanan pengangkutan batal karena kenaikan BBM. Selain itu, keuntungan mereka juga akan tergerus karena operasional truk meningkat.
‘’Sebenarnya pergesaran harga akibat kenaikan BBM ini kami yang paling merasakan. Banyak anggota dapat orderan, tapi karena BMM naik, orderan batal. Ini kami langsung nganggur tidak bekerja,’’ ungkapnya.
Azwardi berharap pemerintah mempertimbangkan lagi kenaikan harga BBM, terutama solar. Kenaikan tahun ini kata dia, terasa lebih berat karena mereka baru saja akan mulai menikmati pascaberakhirnya pandemi.
Selain itu, pergerakan harga barang dan juga ongkos antar juga tidak sedikit. Dengan harga solar saat ini, ongkos bisa naik sampai 30 persen. Itu menurutnya bukanlah berita gembira bagi para sopir truk.
‘’Kenaikan ini bisa sampai 30 persen, biasanya prosesnya dua pekan paling lambat satu bulan. Kondisi ini yang membuat kami tidak bekerja, karena banyak yang batalkan pemasanan,’’ sebut Azwardi.
SSTP saat ini merupakan serikat pekerja sopir truk terbesar di Riau. Jumlah anggota terdaftar dalam serikat ini sudah lebih dari 1.000 supir. SSTP sempat membuat heboh ketika mereka membuat macet ruas Jalan Jenderal Sudirman saat menggelar aksi pada 2020 lalu.
Tidak lama setelah sejumlah orasi itu, Ketua DPRD Riau Yulisman, didampingi anggota DPRD Riau Mardianto Manan keluar gedung dan menemui pendemo. Yulisman tidak banyak bicara namun dirinya berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa dan para supir truk Pekanbaru.
‘’Aspirasi sudah sampai ke alamatnya (Pimpinan DPRD Riau, red). Kami pikir apa yang disampaikan akan sampai ke alamat yang sebenarnya,’’ ujar Yulisman lalu menandatangani bukti hahwa aspirasi para pemdemo sudah diterimanya secara resmi.
Ditemui usai menemui pendemo, Yulisman mengatakan pihaknya sudah menerima aspirasi dari pendemo. Pihaknya secara kelembagaan berjanji akan membawa aspirasi dari unsur elemen masyarakat tersebut sesuai tujuan utamanya.
Usai aspirasi mereka diterima, di bawah penjagaan personel Polresta Pekanbaru dan Satpol PP di DPRD Riau, massa membubarkan diri secara tertib. Aksi demo tersebut tidak menyebabkan kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman yang mulai padat kendaraan sore itu.
Terpisah, Ketua Fraksi PKS DPRD Riau yang juga Ketua Komisi III DPRD Riau, Markarius Anwar menilai keputusan pemerintah tetap menaikkan harga BBM bersubsidi ini sama saja mencekik rakyatnya sendiri.
"Pemerintah benar-benar tidak memiliki empati. Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan mencekik masyarakat miskin yang sudah terhimpit beban hidup akibat efek pandemi yang belum tuntas," katanya merespons pengumuman kenaikan BBM oleh pemerintah.
Menurut kajian Fraksi PKS Riau, kata dia, imbas kenaikan BBM memiliki efek domino terhadap kenaikan harga barang pokok dan berbagai komoditas sehingga keluarga pra sejahtera yang menjadi wajah masyarakat kecil makin sulit memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
"Selain itu, upaya pemerintah dalam berbagai program nasional, seperti, penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu, terancam gagal karena rakyat tidak memiliki daya beli yang cukup," ucapnya.
Lebih lanjut Markarius Anwar mengatakan, pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, UMKM, sopir angkutan, pedagang keliling akan semakin sulit bertahan hidup akibat kenaikan BBM bersubsidi ini.
Kebijakan pemerintah memberikan bantalan berupa bantuan subsidi upah atau pun BLT, Ketua Komisi III ini menilai tidak sebanding dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi.
Menurut Fraksi PKS Riau, Pemerintah seharusnya mencari terobosan untuk menambah anggaran dengan melakukan penghematan, menekan kebocoran, dan menunda pengeluaran pos infrastruktur yang tidak mendesak.
Selain di Pekanbaru aksi demo juga terjadi di Kampar. Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kabupaten Kampar menggelar aksi di Kantor DPRD Kampar, Bangkinang, Senin (5/9).
Ketua GPPI Kabupaten Kampar David Dafizul menyampaikan orasinya di ruang Banggar mereka meminta dukungan dari Kampar untuk menolak kenaikan harga BBM subsidi. Kedatangan massa GPPI menuntut sikap dari DPRD Kampar untuk mendukung menolak kenaikan BBM subsidi.
"Dampak kenaikan BBM subsidi ini dirasakan masyarakat. Perekonomian masyarakat belum pulih setelah dihantam pandemi Covid-19. Ditambah lagi pemerintah menaikan harga BBM subsidi ini," jelas David Dafizul.
David Dafizul menambahkan, dampak kenaikan BBM subsidi ini sangat dirasakan oleh masyarakat terutama para tukang dan supir travel, angkutan lainnya.
"Mereka menuntut sikap DPRD Kampar tentang kenaikan harga BBM subsidi. Apakah mendukung atau menolak kenaikan harga BBM subsidi ini," tegas David Dafizul.
Sementara itu, Ketua Komisariat GPPI Universitas Pahlawan Tambusai M Alif Fadilla menyampaikan menolak kenaikan harga BBM subsidi. Mereka menuntut sikap DPRD Kampar tentang kenaikan harga BBM subsidi ini.
"Dampak kenaikan harga BBM subsidi ini sangat dirasakan oleh masyarakat dengan mulai naiknya harga kebutuhan pokok. Meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kenaikan harga BBM subsidi ini," jelas M Alif Fadilla.
Ketua Komisariat GPPI Kampus STIE Rahmat Ramadan menambahkan, menolak kenaikan harga BBM subsidi. Mereka meminta sikap DPRD Kampar tentang kenaikan harga BBM subsidi ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kampar Fahmil SE yang menerima massa GPPI mengapresiasi tuntutan yang disampaikan massa GPPI Kabupaten Kampar ini. Mereka memiliki sensitivitas terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini.
"Kami dari Fraksi PKS mulai dari kabupaten sampai ke pusat memperjuangkan untuk menunda kenaikan BBM subsidi ini. Kita mengapresiasi apa yang diperjuangkan GPPI ini," jelas Fahmil.
Fahmil menambahkan, hasil pertemuan dengan massa GPPI ini akan dilaporkan ke pimpinan. Nanti kepulauan tergantung pimpinan.
"Saya sampaikan ini sebatas pribadi dan pimpinan Fraksi PKS. Untuk kelanjutan nanti secara kelembagaan akan rapat paripurna," jelas Fahmil.
Terpisah, penolakan terhadap kenaikan harga BBM terus disuarakan konfederasi dan partai buruh. Selasa (6/9) hari ini, mereka bakal menggelar aksi penolakan yang digelar serentak di 34 provinsi di Indonesia.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pihaknya sudah mengorganisir berbagai organisasi. Mulai dari organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, hingga organisasi perempuan di 34 provinsi.
Semuanya sepakat untuk turun ke jalan. "Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," ujar Said Iqbal, Senin (5/9). Dari kalkulasinya, ada ribuan buruh bersama elemen terkait yang akan turun ke jalan.
Said mengatakan, kantor gubernur dipilih sebagai representasi pemimpin di wilayah. Nantinya, pihaknya akan meminta kepala daerah di seluruh Indonesia menyampaikan protes kepada pemerintah pusat.
"Tujuannya meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," ujarnya.
Khusus kawasan Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), aksi akan dipusatkan di gedung DPR RI. Pihaknya akan meminta DPR membentuk Panitia Kerja (panja) atau Panitia Khusus (Pansus) BBM agar polemik harga BBM bisa diusut dan diturunkan.
Said mengatakan, kebijakan kenaikan BBM yang dilakukan saat ini tidak tepat. Sebab, akan menurunkan daya beli kelas pekerja yang saat ini sudah tertekan akibat inflasi. Padahal, di sisi lain, upah buruh tidak mengalami kenaikan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. "Harga kebutuhan pokok akan semakin meroket," kata Said.
Said juga menambahkan, bantuan subsidi upah sebesar 150 ribu rupah kepada kelas pekerja tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan akibat inflasi. Sebaliknya, buruh terancam PHK akibat kenaikan BBM berpotensi menaikkan ongkos produksi.
Di tempat terpisah, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menolak kenaikan BBM bersubsidi yang diumumkan Presiden Jokowi pada Sabtu (3/9). Naiknya BBM untuk yang ke-12 kalinya di masa kepemimpinan Jokowi ini diprediksi akan melahirkan efek domino kenaikan harga di sektor-sektor lainnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Inhu, Muhammad Syafaat SHI ME mengungkapkan, PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Karena beberapa waktu yang lalu, rakyat baru saja terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng. "Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur pun meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan sangat terpukul dengan naiknya harga BBM bersubsidi ini," tegas Syafaat, Senin (5/9).
Syafaat menambahkan, kebijakan menaikkan harga BBM ini menunjukkan pemerintah tidak berempati sama sekali dengan kondisi masyarakat yang masih kesulitan ekonomi dampak dari pandemi. "Naiknya BBM subsidi ini akan kembali menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang ekonominya belum sepenuhnya pulih," ujar Syafaat.
Ketua DPD PKS Kabupaten Inhu ini menuturkan, para tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, pelajar, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. "Mereka makin terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi," ujar Ketua Komisi IV ini.
Untuk itu harapnya, sebaiknya pemerintah kembali mempertimbangkan kenaikan yang sudah dilakukan ini. "Pemerintah sebaiknya mencabut keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi itu," harapnya.(end/kas/nda/jpg)
