RENGAT (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kembali melakukan evaluasi terhadap pengendalian inflasi. Karena, berdasarkan data Kemendagri, ada dua Kabupaten di Riau terendah dalam pengendalian inflasi pasca kenaikan BBM yakni Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).
Rapat evaluasi ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu, Ir H Hendrizal MSi di ruang kerjanya. Pada rapat tersebut juga hadir Kabag Ekonomi dan SDA, Bakri ST, Kabag Hukum, Tri Joni SH, Kepala BPKAD, Riswidiantoro SE, serta sejumlah OPD terkait.
Sekda Inhu, Hendrizal dalam kesempatan itu mengaku kaget tentang adanya pemberitaan yang berkembang, bahwa Kabupaten Inhu masuk rendah dalam pengendalian inflasi. "Saya kaget saja, sementara berdasarkan laporan dan kondisi di Kabupaten Inhu, hari ini baik-baik saja dalam hal pengendalian inflasi," ujar Hendrizal, Kamis (3/11/2022) kemarin.
Sekda mengatakan, untuk rujukan pengendalian inflasi adalah Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, Sekda mengakui BTT Inhu saat ini nol, karena dalam proses tahapan penganggaran. "Untuk pengendalian harga-harga pasca kenaikan BBM di Kabupaten Inhu telah mengadakan gerai pasar dan operasi pasar," ungkapnya.
Untuk itu kata Sekda, pengendalian inflasi di Kabupaten Inhu hingga saat ini dalam kondisi aman. Namun ada mis-komunikasi dengan Kemendagri.
"Hal itu bisa saja akibat ada data yang tidak tersampaikan ke Kemendagri yang pada akhirnya, Kabupaten Inhu termasuk dua terbawah pengendalian inflasinya di Riau. Makanya, kami akan ditelusuri lagi, data mana yang digunakan oleh Kemendagri sebagai dasar penilaian tersebut," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Inhu, Ir Hj Isnidar mengatakan bahwa, pasca kenaikan BBM, pihaknya telah menggelar enam kali gerai pangan. Selain itu, juga telah melakukan gerakan pemberian bibit tanaman sayuran cepat tumbuh dan cepat tanam kepada organisasi perempuan, dasawisma dan masyarakat.
"Tercatat lebih kurang 4 ribu bibit tanaman cabai merah telah diserahkan kepada kelompok tani wanita, organisasi perempuan, dasawisma, dan masyarakat yang tersebar di 14 kecamatan dalam wilayah Inhu," sebut Isnidar.
Sementara itu, Sekretaris Disperindag Inhu, Aldhy menyampaikan, pasca kenaikan BBM pada September 2022 lalu, pihaknya telah melaksanakan pemantauan dan monitoring ke Pasar Rakyat. Di mana dari hasil pemantauan tersebut terdapat komoditi beras jenis solok/premium mengalami penyesuaian harga sebesar Rp1.000 per kilogram. Sedangkan harga beras Bulog tidak mengalami kenaikan harga, begitu juga untuk minyak goreng curah dan kemasan sederhana.
Disperindag Inhu bersama Tim TPID Provinsi Riau juga telah mengagendakan operasi pasar untuk tiga kecamatan yang melibatkan Bulog Rengat. "Komoditi yang dioperasikan yaitu beras, gula, minyak goreng kemasan sederhana, tepung terigu dan telor," sebut Aldhy.
Untuk mengantisipasi dan pengendalian harga sambungnya, Disperindag melakukan pemantauan di Pasar Rakyat dan melaporkan melalui aplikasi SP2KP (Kementrian Perdagangan, red) dan aplikasi Info Perdagangan (Provinsi Riau, red). Data tersebut dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan dalam pengendalian Inflasi.
Laporan: Raja Kasmedi (Rengat)
Editor: Rinaldi
