INDRAGIRI HULU (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tuntas membahas hingga menggelar rapat paripurna pengesahan RAPBD Perubahan 2022. Proses awal, yakni dari kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemkab Inhu bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD hingga pengesahan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pengajuan anggaran oleh TAPD yakni dari pihak eksekutif hingga dibahas Banggar DPRD Inhu, tidak lain adalah untuk kepentingan rakyat Kabupaten Inhu. Di mana pada APBD Perubahan 2022, terjadi pergeseran dan penambahan anggaran pada APBD 2022.
Ketua DPRD Inhu Elda Suhanura SH MH usai pengesahan RAPBD Perubahan 2022 menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD yang tergabung dalam banggar. ''Karena atas pembahasan yang dilakukan banggar bersama organisasi perangkat daerah (OPD), bisa terwujud APBD Perubahan 2022,''kata Elda Suhanura SH MH, Senin (3/10).
Di mana pada Kamis (29/9), RAPBD Perubahan Inhu 2022 disahkan dengan rincian berubah dari Rp1.478.620.909.909 menjadi Rp1.694.939.431.567 atau bertambah Rp271.153.508.645.
Pembahasan RAPBD Perubahan oleh anggota DPRD Inhu yang tergabung dalam banggar hanya perlu waktu dua pekan atau dimulai sejak Kamis (15/9). Pembahasan nota keuangan kali ini agak berbeda dengan sebelumnya. Karena RAPBD Perubahan 2022 dibahas banggar DPRD.
Sementara sebelumnya, RAPBD dibahas mulai dari tingkat komisi dan dilanjutkan ke tingkat banggar hingga pengesahan atau rapat paripurna pengesahan nota keuangan. Sedangkan untuk saat ini, dibahas hanya oleh banggar dan langsung pengesahan.
Pembahasan itu sendiri, yakni dari 40 anggota DPRD Inhu, 21 orang di antaranya tergabung di banggar. Kemudian, dari 21 anggota DPRD tersebut, dibagi menjadi dua kelompok kerja (pokja).
Untuk pokja I yang diketuai Wakil Ketua I DPRD Inhu Masyrullah SP membahas anggaran OPD yang bermitra dengan Komisi I dan Komisi III. Sedangkan pokja II yang di ketuai Wakil Ketua II H Suwardi Ritonga SE membahas anggaran perubahan pada OPD yang bermitra dengan Komisi II dan komisi IV.
''Pembahasan melalui Pokja sesuai dengan tata tertib dewan. Malahan pembahasan RAPBD melalui tingkat komisi tidak ditemukan di dalam tata tertib dewan,''ungkapnya.
Usai pembahasan RAPBD Perubahan 2022, dilanjutkan dengan pembahasan antara banggar dengan TAPD atau sinkronisasi antara keduanya. Hal ini dilakukan, setelah terjadinya pergeseran anggaran di beberapa OPD. Makanya sebelum pelaksanaan rapat paripurna pengesahan RAPBD Perubahan, angggaran yang ada sudah sinkron.
Ketika sudah melalui proses pengesahan RAPBD Perubahan 2022 melalui rapat paripurna, selanjutnya pihak eksekutif menyampaikannya kepada Gubernur Riau untuk dilakukan evaluasi. Sehingga menjadi dasar ditetapkannya menjadi peraturan daerah perubahan APBD Kabupaten Inhu tahun anggaran 2022.
Bahkan selesai dievaluasi Gubernur Riau, APBD Perubahan 2022 sudah dapat digunakan. ''Sebaiknya setelah dievaluasi, pihak eksekutif juga kembali berkoordinasi dengan tim Banggar DPRD Inhu. Karena bisa saja anggaran yang ada masih terjadi pergeseran,''harapnya.
Kemudian sambungnya, dari sisa waktu jelang akhir tahun hendaknya pihak eksekutif dapat memaksimalkan waktu yang ada. Sehingga anggaran yang sudah masuk dalam APBD Perubahan dapat terserap secara sempurna.
Karena dari awal tujuan penambahan anggaran pada APBD Perubahan ini tidak lain demi kepentingan masyarakat Kabupaten Inhu. ''Semoga masyarakat dapat menikmati pembangunan yang bersumber dari APBD ini,''harapnya lagi.
Pada paripurna pengesahan RAPBD Perubahan 2022, Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi SE menyampaikan, pembahasan dan penyelesaian rancangan perubahan APBD Kabupaten Inhu tahun anggaran 2022 telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Di mana telah ditetapkan, melalui mekanisme pendekatan formulasi kebijakan anggaran yang mengedepankan aspek prioritas, efektivitas dan efisiensi anggaran atas ketersediaan sumber pendapatan.
Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras semua pihak khususnya kepada ketua, wakil ketua, ketua komisi dan banggar serta seluruh anggota DPRD Inhu.
''Kami berharap apa yang telah disepakati ini dapat segera kita tindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni menyampaikannya kepada Gubernur Riau untuk dilakukan evaluasi. Sehingga menjadi dasar ditetapkannya menjadi peraturan daerah perubahan APBD Inhu tahun anggaran 2022,''ucap Bupati.
Usai pengesahan APBD Perubahan 2022, DPRD Inhu juga tengah menyiapkan jadwal pembahasan untuk RAPBD 2023. Karena nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2023 sudah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Inhu, Rabu (10/8).
Di mana RAPBD 2023 sejumlah Rp1,5 triliun lebih atau naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp1,4 triliun lebih. ''Setidaknya dalam pekan depan, sudah ada jadwal bamus untuk penjadwalan pembahasan RAPBD 2023,''katanya.
Penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2023 saat itu disampaikan Wabup Inhu Drs H Junaidi Rachmat MSi. Sedangkan rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua I Masyrullah SP didampingi Wakil Ketua II H Suwardi Ritonga SE.
Wabup Inhu pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Inhu yang telah menyepakati kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2023. ''Kesepakatan ini menjadi momentum bagi kita semua dan saling sinergi dalam upaya pencapaian pembangunan di daerah ini,''ujar Wabup.
Secara umum nata keuangan APBD Inhu 2023 bersumber dari pendapatan daerah secara total sejumlah Rp1,2 triliun lebih yang bersumber dari PAD Rp137 miliar lebih. Kemudian bersumber dari pendapatan transfer sejumlah Rp1,1 triliun lebih. ''APBD 2023 yang bersumber dari pendapatan dan ditambah silpa tahun lalu, sehingga RAPBD 2023 Rp1,5 triliun lebih,''ungkapnya.
Pada hari yang sama, DPRD Inhu juga melanjutkan paripurna tentang pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2023 yang dipimpin Wakil Ketua II H Suwardi SE didampingi Wakil Ketua I Masyrullah SP. Selanjutnya paripurna ditutup dengan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi.
Dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Inhu, masih menyoroti tentang infrastruktur khususnya pembangunan jalan. Sebab, jalan yang berstatus kabupaten di sejumlah kecamatan masih dikeluhan masyarakat akibat mengalami rusak.
Tidak itu saja, jalan dengan status nasional dan jalan berstatus provinsi, diminta agar Pemkab Inhu lebih inten melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Karena selama ini, koordinasi dan lobi terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dinilai masih minim.
Kemudian di antara fraksi juga lebih banyak menyoroti pembangunan Pasar Sri Gading Air Molek yang tak kunjung dibangun pasca terbakar sekitar 13 tahun lalu. Selain itu, juga menyoroti tentang jalan jalur dua Rengat-Pematang Reba yang dijanjikan bupati tidak kunjung dibangun.
Sebelum RAPBD 2023 dibahas, Ketua DPRD Inhu, berharap kepada OPD dan Satker agar menyiapkan bahan yang akan dibahas bersama Banggar DPRD. Sehingga saat pembahasan, masing-masing OPD dan satker memahami anggaran yang diajukan.
Namun demikian sebutnya, setiap anggaran yang diajukan OPD dan satker tetap mengedepankan untuk kepentingan masyarakat luas. Bahkan kepada masing-masing OPD dan satker mengacu kepada pandangan fraksi atas penyampaian nota keuangan RAPBD 2023.
''Melalui APBD ini cara pemerintah untuk mengubah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Makanya, pengajuan anggaran hendaknya mengacu kepada keperluan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat,''terangnya.(adv)
