Mutasi Pejabat Segera Dilakukan

Indragiri Hilir | Jumat, 07 Februari 2020 - 09:42 WIB

Mutasi Pejabat Segera Dilakukan
Wabup Inhil H Syamsuddin Uti dalam salah satu agenda baru-baru ini. (Humas Pemkab Inhil)

INDRAGIRI HILIR (RIAUPOS.CO) -- ISU pelantikan pejabat eselon II belakangan ini semakin santer dibicarakan. Bahkan sebagian dari pejabat mengaku dilarang untuk bepergian ke luar kota. Artinya waktu pelantikan sudah sangat dekat, meski hari dan tanggal pastinya tidak mereka ketahui sama sekali.

"Semua tergantung pimpinan. Sebagai bawahan, kami selalu siap," ujar Kepala Dinas Kominfo Inhil HM Thaher, saat ditanya soal pelantikkan, Kamis (6/2).


Pada akhir 2019 lalu, telah dilakukan pemetaan dan uji kompetensi para pejabat eselon II. Saat itu, Thaher mengakui dia memilih 3 organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk Diskominfo sendiri.

Sementara itu Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil H Fauzar membenarkan akan adanya pelantikan. Kendati demikian dia juga belum mengetahui tanggal hari dan tanggal pasti pelantikan tersebut.

"Bisa saja minggu-minggu ini. Semua kan bisa berubah dalam hitungan menit," jawab Fauzar singkat.

Di sisi lain, Bupati Inhil HM Wardan saat ini sedang tidak berada di Tembilahan. Menurut informasi di lapangan bupati yang dikenal agamis ini hingga beberapa hari kedepan sedang dinas di luar kota.

Sebelumnya Bupati Inhil HM Wardan juga pernah menyampaikan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dia membutuhkan pejabat yang memiliki kompetensi serta loyal.

"Siapa saja punya kesempatan, termasuk yang muda-muda. Dengan catatan syaratnya sudah cukup," jawab bupati saat itu.

Dari kesimpulan pembicaraan tersebut, Bupati Inhil HM Wardan memprioritaskan pejabat-pejabat muda. Dengan harapan, mereka yang muda lebih memiliki semangat kerja yang tinggi.

"Kalau yang muda itu punya integritas dan komitmen untuk menyukseskan program pemerintah, kenapa tidak. Bisa saja orang yang dimaksud kita promosikan," jelasnya.

Sebab, kata bupati, meski dia punya banyak gagasan dan program tetap saja tidak akan berjalan tanpa dukungan organisasi perangkat daerah (OPD). Maka dari itu dibutuhkan pimpinan OPD yang berkualitas.(adv)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook