"Juga diperintahkan oleh Presiden agar aparat kepolisian dibantu TNI mengerahkan keamanan nasional menjaga ketertiban masyarakat," tuntasnya.
Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan akan menerbitkan Perppu Tindak Pidana Terorisme apabila DPR tak kunjung merampungkan pembahasan RUU Anti Terorisme hingga Juni mendatang.
Menurutnya,
pemerintah telah memberikan draf revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ke DPR sejak Februari
2016.
Akan tetapi, sudah berjalan tahun kedua pembahasan tak menghasilkan UU baru. Padahal, UU itu menjadi payung hukum aparat keamanan dalam menindak tegas segala sesuatu yang berhubungan dengan terorisme. (ce1/gwn)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
