PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dipastikan tetap melanjutkan penanganan dugaan korupsi penerbitan sertifikat di atas lahan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan tersangka lima oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar. Proses para tersangka dimasukkan dalam empat berkas terpisah.
Lima tersangka ini adalah ketua panitia HN, sekretaris panitia ARN, dan anggota panitia SB, EE serta RZ. Mereka adalah bawahan mantan Kepala BPN Kampar Zaiful Yusri. Dalam perkara ini, 511 hektare lahan di dalam TNTN dialihfungsikan menjadi kawasan milik perseorangan yang kemudian ditanami kelapa sawit. Ada 217 persil berkas sertifikat yang muncul di atas luasan tersebut yang kemudian disita Kejati Riau.
"Lima tersangka jadi empat berkas. Para tersangka ini sudah kita panggil dan periksa," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Sugeng Riyanta, Kamis (7/9) siang.
Audit keuangan yang dilakukan memunculkan angka kerugian negara sebesar Rp17 miliar dalam kasus ini. Dengan rincian, karena kawasan hutan telah disulap menjadi kawasan perkebunan yang saat ini produktif maka kerugian atas hutan merupakan aset negara yang dijadikan sertifikat hak milik (SHM) senilai Rp2 miliar lebih. Sementara kerugian dari hasil pengelolaan lahan yang seharusnya milik negara menjadi milik pribadi berkisar Rp12 miliar.
Terhadap Zaiful Yusri yang sudah menjalani persidangan dan menjadi terdakwa, putusan sela hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menyatakan kasus yang menderanya bukan perkara korupsi. Nota keberatan (eksepsi) yang diajukannya dikabulkan majelis hakim yang diketuai oleh Rinaldi Triandiko. Hakim menyatakan kasusnya merupakan perkara perdata yang harus diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
