.jpeg)
JAKARTA (RIAUPOS.COM) - Harta Jaksa Pinangki Sirna Malasari kini mulai dibicarakan satu per satu. Kejaksaan Agung menduga mobil BMW tipe X5 dibeli oleh Jaksa Pinangki pada 2020 merupakan hasil kejahatan. Hingga saat ini, Rabu (2/9/2020), mobil dengan nomor polisi F 214 itu masih terparkir Gedung Bundar, Kompleks Kejaksaan Agung.
"Karena mobil itu dibeli di tahun 2020 sehingga ada dugaan bahwa mobil itu dibeli dari hasil kejahatannya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono kepada wartawan, Rabu (2/9).
Hari menjelaskan bahwa mobil tersebut disita usai penyidik menggeledah apartemen Pinangki yang terletak di wilayah Jakarta Selatan. Mobil itu akan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, khususnya dalam sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Selain itu, penyidik turut menyita sejumlah laptop dan notebook saat penggeledahan.
"Diharapkan, nanti penyidik bisa membuka isi yang ada di dalam notebook tersebut atau dilacak apakah notebook itu dibeli dari hasil kejahatan," ujar dia.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyatakan bahwa penyitaan tersebut terkait dengan dugaan cuci uang Pinangki.
"Ini terkait sangkaan TPPU terhadap jaksa Pinangki. Dan telah diperoleh satu buah mobil BMW yang rekan-rekan sudah lihat. Jadi TPPU sudah kami kenakan," kata Febrie kepada wartawan, Selasa (1/9).
Kejagung pun, kata dia, akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri selundupan dana-dana lain yang mungkin dilakukan Pinangki atau Djoko Tjandra.
Lihat juga: Mengenal Mobil Mewah BMW Jaksa Pinangki yang Disita Kejagung
Hal itu dilakukan guna mempercepat pengumpulan barang bukti sehingga perkara tersebut dapat segera disidangkan.
Dalam kasus pencucian uang ini, Pinangki ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi Rp7 miliar dari Djoko Tjandra. Uang itu diterima untuk membantu Djoko mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait eksekusi kasus Bank Bali.
Pertemuan keduanya dilakukan beberapa kali di Malaysia dan Singapura sejak 2019.
Sumber: JPNN/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
