Bank Indonesia menilai pencapaian ini sebagai tantangan untuk ke depannya. Menurutnya, untuk sebuah daerah yang skala ekonominya besar, pertumbuhan ekonomi yang sampai 4,63 persen itu tinggi. Meski begitu, yang sudah dicapai tersebut tetap harus dijaga dan dibenahi.
Ada beberapa hal yang menurutnya harus dibenahi dalam hal investasi di Riau. Seperti perizinan, fasilitas, dan infrastruktur (jalan, pelabuhan dan listrik). ‘’Kita punya kawasan industri yang harusnya bisa kita optimalkan untuk investasi,” jelasnya.
Selain harus membenahi sisi investasi, menurutnya 17 sektor ekonomi harus digarap secara merata agar pertumbuhan ekonomi di Riau bisa lebih baik lagi. “Bukan hanya industri manufaktur, pertanian, minyak bumi, dan gas saja, kalau di dalam kebijakan rencana pengembangan Riau di 2023 itu, ada beberapa sektor ekonomi yang akan didorong. Seperti perdagangan, pariwisata, dan real estate,” terangnya.
PR Kendalikan Inflasi
M Nur mengakui bahwa saat ini, inflasi di Riau memang mengalami kenaikan. Pada Desember 2022 ini, inflasi tercatat sebesar 5,89 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan 0,12 persen dari bulan sebelumnya. Inflasi tersebut masih menjadi PR Provinsi Riau.
“Kalau nggak salah di Pulau Sumatera ini, (inflasi) kita menjadi terbesar kedua setelah Sumatera Barat. Ini PR kita. Tapi, inflasi mencapai 5 persen ini hampir mirip dengan yang terjadi di nasional,” terangnya.
Untuk memitigasi risiko tekanan inflasi yang lebih tinggi, Bank Indonesia dan TPID bersinergi dengan pemangku kepentingan melakukan beragam inovasi untuk mengendalikan harga kebutuhan masyarakat. BI dan TPID mendorong perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), baik yang bersifat G2G maupun B2B. Selain itu, untuk meningkatkan produksi hortikultura lokal, TPID turut mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui urban farming dan optimalisasi peran 200 BUMDes unggulan untuk terlibat dalam program budidaya cabai.
Pada kerangka keterjangkauan harga, BI dan TPID telah melakukan beberapa langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di antaranya melalui penyelenggaraan pasar murah di 12 kabupaten/kota. Sementara pada kerangka kelancaran distribusi, TPID melalui OPD terkait telah mengkondisikan kelancaran jalur distribusi pangan dengan memprioritaskan armada transportasi pangan untuk melintas keluar masuk wilayah Riau.
“Hal ini juga didukung oleh skema KAD yang juga dirancang untuk memperpendek jalur distribusi. Komunikasi efektif untuk menjangkar ekspektasi inflasi kemudian dilakukan melalui iklan layanan masyarakat,” paparnya.
Adapun penyebab inflasi dikatakannya dipengaruhi oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kondisi global dan geopolitik. Terlebih Riau sendiri merupakan daerah yang sebagian besar keperluan panggannya masih disuplai dari daerah lain.
“Geopolitik antara Rusia dan Ukraina ini bisa berpengaruh terhadap pupuk. Dampaknya berpangaruh pada produksi pangan di sentra-sentra produksi. Sehingga produksi semakin menurun. Riau yang banyak bergantung, tentu dampaknya bisa semakin besar,” sambungnya.
Ini PR bersama bagaimana mengendalikan inflasi agar bisa terkontrol lagi. Semua pihak dikatakannya harus melakukan upaya menggerakkan UMKM atau pertanian di bidang tanaman pangan. “Agar nantinya kita tidak hanya bergantung dari daerah penghasil di luar Provinsi Riau,” terangnya.
Upaya adopsi dan peningkatan pembenahan teknologi dalam menjaga keberlangsungan produksi. Di samping itu, GNPIP juga dikatakannya harus disertai oleh komitmen kuat dari semua pihak. “Kalau tidak, kita masih tergantung terus dengan daerah lain, tentu ini akan menjadi hal yang cukup berat di dalam upaya pengendalian inflasi,” ujarnya.
Namun, pihaknya yakin, jika kondisi geopolitik sudah membaik di 2023 dan inflasi diharapkan kembali ke normal. “Mudah-mudahan angka inflasi 2023 bisa sesuai target kita, yakni di rentang 3 plus minus 1 persen,” harapnya.
Tahun Depan Harus Optimistis
Prediksi resesi 2023 menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Terlebih, jika melihat pada kondisi ekonomi dunia, sebagian besar negeara maju dikatakannya sudah melakukan koreksi (ke bawah) terhadap target pertumbuhan ekonominya. Namun, Indonesia sendiri dikatakan M Nur masih punya optimisme yang dilihat dari beberapa indikator.
“Salah satunya survei Bank Indonesia tentang keyakinan konsumen masih cukup tinggi bahwa ekonomi kita itu nggak sampai krisis,” terangnya.
Ada pula indikator lain seperti indeks penjualan dan ekspor Indonesia khususnya Riau di 2022 mengalami peningkatan di bidang CPO dan batu bara. Termasuk dari sisi nilai investasi Riau yang selalu melampaui target hingga di 2022 ini.
“Dikatakan dijamin 100 persen nggak ada kriris, ya nggak berani juga. Tapi kita pasti punya optimisme bahwa kita masih punya pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai negatif. Kalau bahasanya Presiden, optimis tapi waspada,” paparnya.
Yang terpenting menurutnya optimisme tetap harus dibangun di tengah masyarakat. Ia juga menyarankan masyarakat untuk tidak perlu khawatir. “Tetap melakukan ekspansi, tapi terukur. Jangan jor-joran,” sarannya. Pihaknya yakin ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh sesuai target 2023 sebesar 4 persen. Untuk Riau, target pertumbuhan ekonomi 4,2-4,6 persen.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Provinsi Riau Edyanus Herman Halim mengatakan, untuk trend ekonomi di tahun 2022 ini, pertumbuhan ekonomi sudah kembali pada posisi sebelum Covid-19. Di mana perekonomian Riau diperkirakan masih akan stabil dengan tingkat pertumbuhan yang relatif baik. Diperkirakan dapat tumbuh 4,5 persen hingga 4,8 persen.
Hal tersebut dapat terjadi asalkan negara-negara tujuan ekspor komoditas Riau masih tumbuh positif seperti Cina dan India. “Artinya pemulihan itu relatif cepat karena yang terganggu itu adalah sektor jasa yang membuatnya tidak dapat beroperasi karena adanya lockdown, “ucapnya.
Sementara itu, di tahun 2023 perekonomian dunia akan mengalami resesi, sehingga di Indonesia juga akan terdampak dengan pertumbuhan ekonomi yang akan jauh lebih rendah sekitar 3,7 persen yang sebelumnya berkisar 5,2 persen.
Namun perekonomian di Provinsi Riau sendiri tidak akan terdampak terlalu banyak, sebab perekonomian Riau memiliki perbedaan yang cukup besar dengan perekonomian Indonesia pada umumnya karena Provinsi Riau memiliki sektor pertambangan.
“Sepanjang harga komoditas pertambangan tidak begitu terpengaruh maka perekonomian Riau tidak akan mengalami masalah apapun,” katanya.
Ditegaskannya, meski tetap optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau, namun pemerintah harus tetap mewaspadai perekonomian dengan menjaga stabilitas harga pangan agar inflasi tidak terjadi di Provinsi Riau, salah satunya menjaga lalu lintas barang konsumsi.
“Khusus untuk Riau, pemerintah bisa mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan penanaman produk pangan dengan memaksimalkan lahan yang ada agar dapat mengendalikan inflasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 mendatang,” tegasnya.(das)
