.jpg)
”Ingat! Pembangunan Pasar Bawah itu investasi. Bukan pakai APBD. Jadi Pemko Pekanbaru kami minta hati-hati”.
Laporan AGUSTIAR, Pekanbaru
Kalimat tegas itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga, Kamis (2/3) lalu. Ia tak ingin keputusan Pemko Pekanbaru yang belummenandatangani kontrak dengan perusahaan pemenang lelang pengelolaan Pasar Bawah akan berdampak buruk pada iklim investasi dan pedagang.
Dapot menjelaskan, pascapengumuman pemenang lelang pertengahan 2022 lalu, pengelolaan Pasar Bawah tak jelas. Pemko Pekanbaru meminta dilakukan audit hasil lelang kepada ke BPKP. Namun kemudian diketahui, BPKP menolak untuk melakukan audit.
Diungkap Dapot, Komisi II DPRD Pekanbaru pernah hearing dengan Disperindag Pekanbaru dan Kabag Hukum Setko Pekanbaru terkait pembangunan Pasar Bawah. Dari hearing itu, dinyatakan bahwa proses tender atau lelang sudah sesuai prosedur. Di mana hasil lelang dimenangkan oleh PT Ali Akbar.
”Pj Wali Kota harus berani meneken dan mengambil keputusan terkait kelanjutan pembangunan Pasar Bawah ini. Kenapa? Tahapan jelas, pemenangnya jelas, PT jelas, pemiliknya jelas, orang Pekanbaru lagi,” ujar Dapot panjang lebar.
Dapot mengingatkan agar Pemko Pekanbaru bisa menciptakan iklim investasi yang baik. Dan juga memperhatikan nasib para pedagang.
”Di mana marwah Pemko Pekanbaru, ketika membuka lelang terbuka untuk pengelolaan aset dan pemenang sudah ditetapkan, tiba-tiba ada upaya untuk membatalkan. Kita tidak setuju. Ikuti saja prosedur. Malu kita kalau nanti Pemko Pekanbaru di PTUN,” ungkapnya.
Untuk itu, Dapot meminta kepada Pj Wali Kota Pekanbaru kalau mengambil tindakan, analisa dengan jelas. Jangan mendengar sepihak saja.
”Pj Wali Kota Pekanbaru harus memberikan perhatian lebih kepada pasar-pasar di Kota Pekanbaru, termasuk Pasar Bawah. Jangan pula orang mau berinvestasi, mau bersama-sama membangun kota ini, malah terkesan dihalangi. Hasil hearing kami sangat jelas, tidak ada yang dilanggar. Bahkan DPRD sudah mengeluarkan rekomendasi lanjutkan,” tegas Dapot.
Pikirkan Nasib Seluruh Pedagang
Sementara itu, anggota DPRD Kota Pekanbaru H Fathullah SH MH mengatakan, saat ini masyarakat sudah sangat menginginkan agar Pasar Bawah direnovasi. Dengan begitu, konsep yang dicanangkan bahwa Pasar Bawah adalah pasar wisata benar-benar terealisasi.
”Kami minta Pasar Bawah ini harus jelas statusnya sebelum bulan suci Ramadan,” paparnya.
Sebelumnya Kepala Disperindag Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau telah batal me-review hasil lelang Pasar Bawah.
Pemko Pekanbaru, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sudah melakukan pengajuan review ini sejak tanggal 7 Januari lalu. Dan seharusnya hasil audit ini yang akan menjadi dasar sikap Disperindag terhadap permasalahan yang terjadi saat ini. ”BPKP Riau membatalkan surat tugas terkait review lelang Pasar Bawah. Pembatalan sudah disampaikan ke kami,” ujarnya.
Lanjut Zulhelmi, karena pembatalan tersebut Disperindag akan menunggu arahan dari pimpinan terkait sikap yang akan diambil. ”Karena kita ingin ada kepastian dan kejelasan terkait Pasar Bawah ini. Kalau semakin lama, maka pihak ketiga dan pedagang juga tak ada kepastian. Kita menunggu arahan pimpinan,” sebutnya.***
