JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Divestasi sebesar 51 persen dengan pemerintah Indonesia akhirnya disepakati oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Tak hanya itu, mereka pun sepakat membangun smelter selama lima tahun sejak izin IUPK keluar atau sampai dengan Januari 2022.

Terkait hal itu, CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson mengatakan, pihaknya sepakat dan tunduk dengan aturan pemerintah dalam melakukan divestasi sebesar 51 persen dan membangun smelter. Dia menilai, hal itu dilakukan Freeport agar bisa terus menjalankan komitmennya dalam melakukan investasi di Indonesia. Di sisi lain, dia pun mengapresiasi keinginan yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Untuk dapat bisa berinvestasi di Indonesia, Freeport harus mentaati aturan yang dibuat pemerintah demi kepentingan bersama.

"Jadi, ini sangat penting. Saya ingin menekankan kesediaan kami, kesepakatan kami, untuk melakukan divestasi 51 persen dan untuk membangun smelter. Kami menghargai kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan kami telah mendengarkan dengan seksama keinginan dan tujuan yang telah disampaikan oleh menteri," katanya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

PTFI kemudian sepakat untuk meningkatkan kepemilikan Indonesia dari 9,36 persen saat ini yang dimiliki pemerintah menjadi 51 persen secara bertahap dengan cara yang memberi kompensasi pada nilai yang wajar. Di samping itu, dia pun mengakui pembangunan smelter yang akan dilakukan pihaknya akan memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan penerimaan daerah maupun pusat.

"Proyek ini, pembangunan dan operasi akan menyediakan ribuan lapangan kerja di Papua, akan memberikan manfaat sosial dan keuntungan finansial yang besar bagi provinsi dan Republik Indonesia," tandasnya. (cr4)

Sumber: JPG

Editor: Boy Riza Utama