JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Opsi untuk membuka kembali keran impor beras 500 ton bisa saja kembali dilakukan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas).
Akan tetapi, pilihan itu akan dilakukan sembari menunggu data yang pasti dari Badan Pusat Statistik (BPS). Terkait itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai Bulog tidak bisa mengambil keputusan sepihak.
Pasalnya, kebijakan impor beras dikomandoi oleh pemerintah, bukan Bulog.
"Tapi yang memutuskan kebijakan itu pemerintah. Bukan Bulog. Bulog pelaksana," katanya di Jakarta, Senin (28/5/2018).
Sementara itu, soal kapan memberikan arahan impor, dia tak menjelaskan detail. Namun, dia menegaskan Bulog cukup menjalankan amanat dari pemerintah.
"Kami sudah perintahkan, laksanakan saja. Rapat minggu lalu kami (perintahkan juga) supaya dan harganya pun kita sudah turunkan agar harga di lapangan turun," jelasnya.
Dia menerangkan, intinya, pemerintah berkomitmen melakukan upaya terbaik dalam menjaga stabilitas harga beras melalui terjaganya stok beras. Di sisi lain, dia pun meminta agar Bulog bisa menurunkan harga beras.
"Intinya, kebijakan keputusan kita minggu lalu yang pertama, perluas perdagang yang akan menerima operasi pasar beras bulog. Kedua turunkan harganya. Lima ratus rupiah," jelas mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
"Kami minta harus turun harganya. Kalau bisa Rp9.000, bisa 2-3 kali lipat dari yang dilakukan. Ada lebih dari 100 ton," paparnya.
