JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Iklim investasi yang ramah bagi para investor harus diciptakan oleh seluruh kepala daerah. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Jokowi, sampai sekarang, proses perizinan terkait investasi masih sangat lambat. Bukan rahasia lagi jika di sejumlah daerah, mengurus izin invetasi cukup memakan waktu yang lama.
Proses untuk satu izin saja dapat memakan waktu satu minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Padahal, proses administrasi saat ini sudah sangat terbantu dengan kemajuan informasi dan teknologi.
"Perlu saya ingatkan lagi, yang namanya urusan perizinan itu betul-betul tolong diperbaiki total. Agar kecepatan itu ada. Jangan sampai masih saya dengar ngurus izin berbulan-bulan dan masih lebih dari satu tahun. Ada saya dengar. Sudah jangan diterus-teruskan," katanya dalam Rakornas TPID di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
"Jaman IT gini ngurus (izin) itu masih minggu, bulan, apalagi tahun. Sangat memalukan," tegasnya.
Karena itu, dia mendesak agar proses perizinan investasi bisa dipangkas dalam hitungan jam. Jika biasanya satu proses perizinan memakan waktu satu minggu, ke depannya proses itu harus bisa dipangkas menjadi satu jam.
Lantas, mantan Walikota Solo tersebut mencontohkan kesuksesan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kata Jokowi, BKPM mampu memangkas proses perizinan.
Dalam pengajuan sembilan izin investasi saja, BKPM dapat menyelesaikannya dalam waktu tiga jam.
"Jadi, datang dengan syarat, izin keluar maksimal tiga jam untuk sembilan izin. Izin investasi, akta perusahaan dan NPWP, TDP, rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, angka pengenal importir produsen, nomor induk kepabeanan, surat keterangan informasi ketersediaan lahan. Ini selesai dalam kurun tidak lebih dari tiga jam. Ini bisa kami selesaikan. Bagaimana ubah sistem agar izin itu bisa keluar dalam kurun jam," paparnya.
Apabila pusat dapat melakukannya, sambungnya, daerah seharusnya bisa lebih baik. Itu karena lingkup pemerintah daerah tidak sebesar pemerintah pusat. Jokowi menegaskan, dirinya tidak ingin para investor menertawakan lamanya proses perizinan di Indonesia.
"Daerah mustinya lebih cepat dari ini. Dengan scope yang lebih kecil harusnya bisa. Kalau masih saya dengar izin-izin itu keluar, masih minggu, bulan, apalagi tahun, ditertawakan kami nanti. Ini perlu saya titipkan pesan ini," tuntasnya.(cr4)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
