SEMARANG (RIAUPOS.CO) - Samsat Budiman (badan usaha digital mandiri) merupakan salah satu inovasi yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sumber daya pelayanan. Program Samsat Budiman merupakan layanan online berbasis website, yang memudahkan wajib pajak (WP) mendapatkan pelayanan pajak.
Melalui layanan yang dikelola BUMDes ini, masyarakat yang hendak membayar pajak tidak perlu datang ke kantor Samsat yang biasanya jaraknya lumayan jauh. Mereka cukup datang ke gerai Samsat Budiman di Kantor Bumdes. Selain itu, jam buka gerai pun lebih fleksibel, yakni dari pagi hingga malam hari, sehingga sangat membantu masyarakat yang sibuk bekerja.
Program yang diinisiasi Ganjar Pranowo ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pasalnya, keberadaannya memberikan kemudahan masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak.
‘’Ini cara baru, sehingga target pendapatannya tercapai, mereka merasa teringankan. Terima kasih banyak desa yang sangat kreatif kemudian mereka punya BUMDes yang bagus, lalu coba kita kerja samakan sebagai sebuah kekuatan, untuk sumber daya yang sampai di ujung-ujung,’’ kata Ganjar.
Ganjar juga senang karena beberapa BUMDes yang jadi mitra Samsat Budiman, berinovasi untuk memudahkan para wajib pajak. Salah satunya, memberikan dana talangan kepada pembayar pajak yang sudah jatuh tempo, tapi tidak memiliki cukup uang. Dana talangan itu kemudian dicicil oleh wajib pajak. ‘’Rata-rata cicilannya mereka cicil satu bulan lunas. Ini menurut saya kreatif banget,’’ ujarnya.
Selain meningkatkan pendapatan daerah, Ganjar berharap kesadaran masyarakat membayar pajak juga terus meningkat. Apalagi berdasarkan data dari Bapenda saat ini terdapat 7.329 Bumdes tersebar di Jawa Tengah yang potensial, untuk turut serta. ‘’Sehingga target-target pendapatan kita jauh lebih baik, agar nanti bisa kita berikan kembali kepada masyarakat untuk pembangunan yang lebih cepat, lebih merata, dan coverage-nya jauh lebih banyak lagi,” ujarnya.
Meski begitu, Ganjar tetap mengingatkan kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam bidang ini. Khususnya, di pelayanan agar tidak mempersulit para wajib pajak. Pasalnya, pemerintah harus mengapresiasi niat baik masyarakat yang ingin membayar pajak.
”Saya titip pada semuanya, terutama soal KTP. Ini masyarakat mau bayar pajak lho, jangan dipersulit,” tegasnya.(egp)
