RIAUPOS.CO - Harga minyak dunia terus melorot dan sempat menyentuh 28 dolar AS per barel. Meski demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan sinyal mau menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Alasannya, pola perubahan harga sudah disepakati tiap tiga bulan.
’’Aturan untuk meninjau ulang harga BBM seperti minyak tanah, solar, dan premium sudah disepakati tiga bulanan. Supaya harga tidak sering berubah-ubah,’’ kata Menteri ESDM Sudirman Said di Komisi VII DPR kemarin.
Sudirman menambahkan, harga premium memang sudah disesuaikan dengan keekonomian. Namun, tidak berarti bisa cepat berubah kalau ada pergeseran harga minyak dunia. Dia khawatir perubahan itu juga diikuti dengan munculnya harga-harga baru kebutuhan pokok masyarakat.
’’Kalau turunnya terlalu dalam, kasihan masyarakat bawah saat harga naik,’’ katanya. Karena itu, aturan soal peninjauan harga BBM tiap tiga bulan tidak akan diubah. Itu berarti, akhir Maret baru dihitung ada atau tidak penurunan harga BBM.
Penghitungannya nanti berdasar harga minyak dunia dan kurs rupiah. Ditambah dengan nilai efisiensi mata rantai pasokan. Jika benar pemerintah tidak mau mengubah harga BBM, berarti premium tetap dijual Rp 7.050 per liter di wilayah Jawa Madura dan Bali. Padahal, harga minyak dunia kemarin (25/1) menyentuh 31 dolar AS per barel.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Wiratmaja Puja mengatakan hal senada. Meski banyak pengamat bilang evaluasi harga BBM setiap tiga bulan tak lagi realistis, pemerintah tidak bisa menuruti begitu saja. ’’Masih konsisten per tiga bulan untuk menjaga stabilitas perekonomian,’’ ucapnya.
Seperti diberitakan, pemerintah membuat opsi tiga bulanan dari sebelumnya evaluasi tiap bulan. Salah satu alasan mendasar, perubahan harga yang terlalu cepat tidak baik untuk masyarakat. ’’Pak Menteri (Sudirman Said) juga sudah sampaikan tetap konsisten pada kebijakan itu,’’ tegasnya.
Selain soal harga BBM, dia dipusingkan dengan banyaknya isu PHK perusahaan migas sebagai akibat anjloknya harga minyak. Kabar terakhir adalah rencana pemangkasan 11 ribu karyawan Schlumberger Ltd. Wirat mengaku sudah meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk tidak mudah merampingkan jumlah karyawan.
’’Kalau yang hulu, kami minta supaya tidak ada PHK. Schlumberger itu kan perusahaan penunjang, dan itu di seluruh dunia,’’ terangnya. Pemerintah, ujar Wirat, konsentrasi pada KKKS yang menjadi mitra. Dia ingin tidak ada PHK besar-besaran. Kalaupun ada, pengurangan bisa lewat proses natural seperti pensiun.
Secara terpisah, anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian mengatakan, sudah saatnya pemerintah menurunkan harga BBM. Dengan kondisi harga minyak dunia seperti ini, dia menegaskan, premium bisa dijual Rp 5 ribuan per liter. ’’Harga saat ini terlalu mahal. Kalau diturunkan, bisa meningkatkan daya saing karena biaya energi menjadi lebih murah,’’ ujarnya. (dim/c10/oki/kom)
