PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Menjadikan Pesantren di Bumi Lancang Kuning menjadi motor penggerak keuangan syariah bagi masyarakat di Provinsi Riau, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau menggelar Training of Trainer (TOT) Penguatan Bisnis Pesantren, Senin (23/7).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Bagian OJK Pro­vinsi Riau Rusnedy, Wakil Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Provinsi Riau Tukiman Kat­hemi, Kepala BPAKD Provinsi Riau Syahrial Abdi, dan dua orang narasumber yaitu Kepala Sub Bagian Pe­ngembangan Produk dan Edukasi DPBS OJK Rudy Widodo, dan Senior Manager Divisi Konsumer PT BNI Syariah Dwiono Koesen, serta 76 pengurus pesantren se- Riau.

Wakil Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Provinsi Riau, Tukiman Kathemi mengatakan, FKPK sangat menyambut baik kesempatan sharing terkait praktik jasa keuangan syariah.

Selain itu, kegiatan ini juga dapat memberikan ilmu terkait pengelolaan keuangan bagi para pengurus pesantren

“Ini menjadi modal awal bagi pesantren di Riau untuk lebih paham dan mengenal lagi apa itu perbankan syariah dan manfaat yang akan didapatkan,” katanya.

Kepala Bagian OJK Provinsi Riau, Rusnedy mengatakan, tingkat literasi dan inklusi masyarkat terhadap keuangan syariah masih sangat rendah yaitu di angka 8 persen untuk literasi dan 11 persen untuk inklusi.

Hal itu yang membuat, OJK dan TPAKD Provinsi Riau mengadakan kegiatan TOT keuangan syariah. Dengan ini diharapkan, dapat meningkatkan angka literasi dan inklusi jasa keuangan syariah melalui para pengurus pesantren.

“Kami melihat potensi yang besar untuk usaha bisnis di lingkungan pesantren namun terkendala kekurangan modal,” ucapnya.

Dalam kegiatan ini, OJK juga mempertemukan antara perbankan syariah yang tergabung dalam Asbisindo dengan pengurus pesantren agar saling menangkap keperluan satu sama lain untuk memfasilitasi permodalan kepada unit bisnis pesantren oleh perbankan syariah.

“Dengan pelaksanaan program TPAKD Provinsi Riau yaitu penguatan bisnis pesantren, diharapkan pesantren menjadi lembaga yang penggerak keuangan syariah yang mandiri, mapan dan tidak lagi tergantung kepada iuran santri ataupun wakaf dalam menjalankan operasionalnya,” jelasnya.

Kepala BPAKD Provinsi Riau Syahrial Abdi berharap, perkembangan keuangan syariah di Provinsi Riau dapat terus ditingkatkan salah satunya melalui kegiatan TOT keuangan syariah ini. Pesantren juga dapat menjadi motor penggerak keuangan syariah bagi masyarakat di Provinsi Riau

“Kegiatan ini juga merupakan salah satu pelaksanaan program kerja TPAKD Provinsi Riau yaitu penguatan bisnis pesantren,” tegas­nya.(cr2)