Digitalisasi Nozzle Rampung Juni

Ekonomi-Bisnis | Senin, 25 Maret 2019 - 13:19 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah terus berusaha mengefisienkan penyaluran BBM (bahan bakar minyak). Salah satu caranya adalah mendigitalisasi nozzle SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum). PT Pertamina (Persero) menargetkan seluruh SPBU terdigitalisasi pada Juni 2019.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menuturkan, digitalisasi nozzle akan membuat distribusi BBM bersubsidi terkontrol. Pendataan digital itu bakal meliputi nomor polisi kendaraan, jumlah dan jenis BBM yang diisi, serta lokasi SPBU.

Baca Juga :Harga Minyak Mentah Turun Jadi 79,63 Dolar AS per Barel

’’Misalnya, dalam sehari maksimal isi ulang solar 200 liter. Meski di SPBU berbeda, (kendaraan dengan, red) pelat nomor sama tidak bisa mengisi lebih dari itu,’’ ujarnya akhir pekan lalu.

Dia mengungkapkan, AKR Corporindo sudah mendigitalisasi nozzle di SPBU mereka. ’’Ada IT online yang terkoneksi ke BPH Migas sehingga penyaluran BBM bersubsidi AKR tidak pernah lebih dari 70 persen dari kuota,’’ katanya.

Kini Pertamina dituntut melakukan hal yang sama. Apalagi, Pertamina menguasai pasar SPBU di Indonesia. Sayangnya, di antara 5.518 SPBU milik Pertamina, baru ada 314 SPBU yang menggunakan nozzle digital. ’’Awalnya (digitalisasi) ditarget selesai pada Desember 2018. Ternyata meleset. Komitmen bergeser pada Juni 2019,’’ jelas Fanshurullah.

Pemerintah memang terus memperketat distribusi BBM bersubsidi untuk meminimalkan penyelewengan. ’’Yang penting adalah pengawasan solar karena industri memakai solar yang sama dengan kendaraan umum,’’ tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Untuk mengawasi, BPH Migas bekerja sama dengan Polri. Sejak 2016 sampai awal Maret lalu, pemerintah berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp 72,6 miliar. Pemerintah juga menemukan penyelewengan penggunaan BBM 6,4 juta liter. ’’Rata-rata, BBM bersubsidi dijual di atas harga subsidi,’’ papar Jonan.

Dia menegaskan, selain mendigitalisasi nozzle, pemerintah mewajibkan seluruh badan usaha melaporkan volume penjualan mereka. Termasuk data stok, losses, dan penggunaan sendiri (own use).(vir/c14/hep/jpg)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook