JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut dari 0,19 persen menjadi 9,22 persen pada tahun 2019.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara. Ia menjelaskan penurunan angka kemiskinan tersebut karena adanya kebijakan pemerintah seperti program bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.
"Ini sangat menggembirakan. Di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Amin Ma’ruf angka kemiskinan bisa turun sebesar 0,19 menjadi 9,22 persen pada bulan September terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018," kata Juliari melalui rilisnya di Jakarta, Rabu (22/1).
Dia menambahkan, kemiskinan diakibatkan tingginya komsumsi di sektor pangan. Hal ini berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 lalu, di mana komoditas beras menduduki peringkat pertama sebagai komoditas paling berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu 20,95 persen di perkotaan dan 26,79 persen di pedesaan. Begitu pun dengan telur di peringkat ke-3 dengan sumbangan 4,09 persen di perkotaan dan 3,28 persen di pedesaan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Sosial telah memutuskan menaikan indeks bantuan BPNT dari semula Rp110 ribu/KPM/bulan menjadi Rp150 ribu/KPM/bulan.
Di samping itu, dalam kenaikan tersebut juga disertai dengan penambahan bantuan lainnya seperti sumber karbohidrat beras atau bahan pangan lokal lain seperti jagung pipilan dan sagu, sumber protein hewani dan nabati.
"Bahan pangan tambahan selain beras dan telur dapat melihat kebutuhan KPM di daerah setempat, semisal di daerah Papua banyak ikan segar dan sukanya Sagu. Lalu di Nusa Tenggara Timur populernya jagung atau di Jawa nyamannya tempe dan tahu," tambahnya..
Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Andi ZA Dulung, mengatakan,
Program Bantuan Pangan oleh pemerintah telah lama dilakukan dan mengalami perjalanan yang cukup panjang.
