PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Beragam kegiatan diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperingati Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023. Puncaknya digelar di Menara Dang Merdu, Bank Riau Kepri Syariah, Rabu (18/10). Dalam helatan tersebut, Kepala OJK Provinsi Riau, Muhamad Lutfi menyampaikan terkait perkembangan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Indonesia saat ini. Menurutnya, hal tersebut menunjukan adanya peningkatan.
‘’Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen,’’ paparnya.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen. Angka tersebut meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen.
Lutfi menilai, hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022.
Berdasarkan data, indeks literasi keuangan di Provinsi Riau menjadi sebesar 67,27 persen yang merupakan indeks literasi keuangan tertinggi dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia atau mengalami peningkatan dibandingkan indeks literasi keuangan tahun 2019 yaitu sebesar 43,19 persen, sedangkan untuk indeks inklusi keuangan sebesar 85,19 persen.
‘’OJK dan seluruh Industri Jasa Keuangan berkomitmen untuk mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional. Hal ini tercermin pada Pilar 2 Kerangka Struktural Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 yaitu Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan terdapat program “Memperluas Akses Keuangan dan Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat,” paparnya.
Pilar 2 tersebut selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan arah strategis peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan yang dituangkan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025.
Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar yang hadir dalam giat itu mengatakan bahwa akses keuangan merupakan hak dasar bagi masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mewujudkan kemandirian ekonomi.
‘’Dengan adanya kemudahan akses keuangan diberikan industri jasa keuangan, masyarakat memiliki kesempatan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan lebih optimal. Hal ini membantu merencanakan keuangan dengan lebih baik, meningkatkan pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan dan mendorong peningkatan jumlah rekening dan penggunaan produk,’’ ujarnya.(azr)
