JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Keinginan pemerintah untuk menciptakan layanan umrah digital terus mendapat tentangan dari para pelaku bisnis umrah.
Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah meneken kerja sama dengan Pemerintah Saudi Arabia dalam layanan umrah digital. Rencananya, layanan umrah digital akan digarap oleh dua perusahaan unicorn pemilik platform digital Tokopedia dan Traveloka.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umrah NU (Asbihu) Hafidz Taftazani berpendapat, jika Menteri Agama nekat menyerahkan urusan tersebut pada perusahaan unicorn, maka Menteri Agama berpotensi melanggar UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Haji dan Umrah.
Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa penyelenggara Umroh haruslah lembaga yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama dan benar-benar lembaga yang kredibel untuk pelaksanaan umrah. “Selain itu, ini ada potensi untuk monopoli bisnis,” kata Hafidz, Rabu (18/7).
Hafidz menyatakan, pihaknya tentu mendukung pemerintah yang sedang mengembangkan berbagai platform digital untuk kemudaian dan teknologi. Namun, jangan sampai kemudahan itu merugikan badan usaha lain. “Kami akan kirim surat kepada Menteri Agam dan DPR RI agar mereka mau melindungi biro travel,” jelasnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, konsep pelibatan unicorn dalam bisnis penyelenggaraan umrah masih dalam proses kajian. Namun dia membantah wacana yang menyebutkan Treveloka dan Tokopedia sebagai pemegang penuh biro perjalanan umrah.
“Yang dikhawatirkan mereka kan itu (umrah digarap traveloka dan toko pedia). Seolah-olah hanya dua biro perjalanan umrah. Ya enggaklah,” ujarnya di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin (17/7).
Dia menjelaskan, yang tengah dipersiapkannya adalah hal besar. Di mana pemerintah ingin ada platform yang mampu mengkolaborasikan dan mensinergikan ekosistem penyedia umrah. Namun demikian, bukan berarti penyedia platform akan bertindak sebagai penyelenggara.
“Konsep platform itu sharing ekonomi. Sama kaya gojek, yang punya motor siapa? Kan driver. Go food yang punya restoran siapa? ya restoran,” imbuhnya.
Lantas, apakah artinya semua biro perjalanan umrah bakal dimasukkan dalam satu platform digital? Menteri asal Bogor itu belum berani memastikan. Untuk detailnya, pihaknya masih melakukan kajian. “Nanti saya bicara detailnya,” tuturnya lantas terburu-buru pergi.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengungkapkan, pihaknya tidak akan terburu-buru. ”Kita sedang mendalami mempelajari bagaimana proses bisnisnya. Bagaimana ekosistemnya, dan bagaimana model bisnisnya,” jelasnya kemarin.
Intinya, kata Lukman, harus ada jaminan bahwa semua langkah tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah haji umroh di Indonesia.
Selain itu, ia berharap semua PPIU atau pemilik bisnis biro Travel yang selama ini mengelola perjalanan umroh bisa bersinergi dengan perusahaan-perusahan start up unicorn yang ada. “Sehingga manfaat yang dirasakan oleh jamaah itulah yang menjadi prioritas utama,” jelasnya.(tau/far/lim)
>>>Selengkapnya baca Harian Riau Pos
Editor: Eko Faizin
