DURI (RIAUPOS.CO) - Kekhawatiran pertumbuhan perekonomian masyarakat Duri dan sekitarnya makin terpuruk setelah kontrak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Blok Rokan berakhir pada 2021, mulai bermunculan. Apalagi jika Pertamina sebagai kontraktor pengganti Chevron tidak membawa uang untuk melakukan investasi baru di Blok Rokan umumnya dan untuk ladang minyak Duri dan Bekasap pada khususnya.
Hal itu dikemukakan pengamat ekonomi Syamsul Gusri SE MP dalam diskusi bertajuk Duri Pasca Chevron di kantin Pondok Biru, Jalan Hang Tuah, Duri, Sabtu (16/2) petang. Diskusi itu ditaja sempena deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Chapter Duri yang diketuai Syamsul Gusri sendiri.
“Kalau Pertamina nanti tak melakukan investasi, tak membawa uang ke sini, produksi minyak akan turun dan ekonomi Duri tak akan hidup. Ekonomi akan tumbuh kalau Pertamina bawa duit. Kalau ingin ekonomi daerah ini tumbuh, bawalah uang ke sini. Jangan hanya membawanya keluar,” kata Syamsul.
Selain Syamsul Gusri, tiga narasumber lain juga berbicara dalam diskusi yang dimediatori dr H Elfiedi Sofyan itu masing-masing pengamat migas Agung Marsudi, Juprizal SThI, MH dari Pekanbaru, dan Dr Raihan Iskandar Lc MA dari Jakarta.
Lebih lanjut Syamsul Gusri minta agar Pertamina tak hanya sekadar mengelola produksi minyak peninggalan Chevron. Harus ada investasi baru. Kalau tak ada uang, carilah modal untuk itu.
Syamsul juga menyebut, dalam kontrak baru nanti akan diterapkan skema gross split. Dengan skema itu, pemerintah dapat bagian 57 persen. Sedang Pertamina kebagian 43 persen. Sementara semua biaya produksi yang di zaman Chevron dibiayai oleh negara lewat cost recovery akan ditanggung sepenuhnya oleh Pertamina.
Dengan sistem kontrak seperti itu, Syamsul khawatir, jangan-jangan daerah ini dan masyarakatnya akan lebih banyak jadi penonton saja. Konsekuensinya, ekonomi masyarakat tempatan pun bisa saja makin terpuruk.
Apalagi kontrak baru Blok Rokan itu sudah selesai ditandatangani. Riau melalui BUMD PT Riau Petroleum hanya kebagian saham 10 persen saja di anak perusahaan Pertamina pengelola Blok Rokan yakni PT Pertamina Hulu Rokan. Bengkalis sebagai sebuah daerah penghasil malah tak mendapat jatah dan peran apa-apa.
Karena itu, menurut Syamsul Gusri, hal ini harus menjadi kegelisahan bersama. Agar di daerah ini tak hanya jadi penonton. Untuk itu sangat diperlukan kesadaran, gerakan dan pressure bersama. “Masyarakat harus melakukan pressure melalui Bupati sehingga kita bisa bersuara ke tingkat nasional. Snow ball ini harus kita gulirkan terus,” tegasnya.
Dalam diskusi yang sama, pengamat Migas Agung Marsudi dengan berapi-api menyampaikan upaya solo fighter yang telah dilakukannya selama ini untuk mengembalikan kedaulatan migas ke pangkuan Ibu Pertiwi. Menurutnya, anak bangsa ini sangat mampu untuk mengelola migas terutama yang di Duri dan Blok Rokan.
Juga dikritiknya pengambilalihan Blok Rokan oleh Pertamina dengan keharusan Pertamina membayar uang triliunan rupiah. Agung pun menyebut, Bengkalis sudah ketinggalan kereta dalam kontrak baru Blok Rokan. Ia pun menyuarakan perlunya upaya menuntut Chevron membayar utang lingkungan mereka menjelang kontraknya berakhir 2021.
Sementara Juprizal dalam paparannya menekankan betapa perlunya Riau memperjuangkan otonomi khusus agar putra daerah tak lagi jadi penonton saja di negerinya yang kaya minyak ini. Ia juga bicara tentang perlunya perjuangan pemekaran Mandau.
Pada bagian akhir, Dr Raihan Iskandar lebih fokus membeber narasi tentang perlunya penyadaran anak bangsa ini untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima di dunia. Menurutnya, itulah yang sedang ditawarkan Garbi (Gerakan Arah baru Indonesia) saat ini.(sda)
