PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau menginisiasi High Level Meeting (HLM) bertemakan “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga dan Menjaga Ketahanan Pangan Riau Menjelang HBKN 2023” untuk merespon risiko lonjakan harga hingga akhir tahun 2023.
HLM yang diselenggarakan di Hotel Grand Jatra, Pekanbaru, tersebut dipimpin Plt Gubernur Provinsi Riau H Edy Natar Nasution SIP, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau–Muhamad Nur, Forkopimda, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, dan perwakilan TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Rabu (15/11).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Muhamad Nur turut menyampaikan apresiasi kepada anggota TPID dan seluruh OPD terkait, terutama dalam komitmen mewujudkan aksi konkrit pengendalian inflasi yang salah satunya terlihat pada kesepakatan dan transaksi perdana kerja sama antar daerah yang telah dilakukan hari ini.
‘’Harapannya agar kerja sama perdagangan ini dapat diperkuat juga dengan penambahan komoditas pangan strategis lainnya. Dengan demikian, ketersediaan pasokan pangan di Provinsi Riau lebih terjaga, dan harga akan lebih stabil terutama menjelang momen HBKN Nataru,’’ ungkapnya.
Sesuai pola historisnya, TPID memperkirakan tekanan inflasi akan kembali meningkat menjelang HBKN Nataru 2023. Hasil survei dan pemantauan harga oleh Bank Indonesia, BPS, dan TPID di lapangan menunjukkan indikasi kenaikan harga pangan di Riau pada pekan kedua November 2023.
Sejumlah komoditas pangan yang terpantau mengalami kenaikan harga, di antaranya cabai merah, cabai rawit, beras, gula pasir, dan bawang merah. Kondisi ini didorong oleh peningkatan permintaan yang disertai risiko berkurangnya supply komoditas pangan dari daerah pemasok.
Selain itu, kondisi defisit neraca pangan di Provinsi Riau mendorong perlu adanya penguatan koordinasi dan sinergi antar TPID Provinsi, TPID Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, dan seluruh stakeholders terkait agar inflasi Riau terjaga dalam rentang sasaran.
‘’Melalui HLM, TPID menyepakati beberapa strategi pengendalian inflasi pangan yang tetap berpedoman pada Kerangka 4K atau Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,’’ jelasnya.
Beberapa upaya konkrit yang akan ditindaklanjuti oleh TPID diantaranya menambah frekuensi pasar murah, sidak pasar, dan monitoring kecukupan pasokan di pasar dan distributor secara rutin dan intensif. Penguatan dan perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan di Riau. Memastikan kelancaran distribusi komoditas pangan dan jalur transportasi dan lainnya.
Upaya penguatan KAD tersebut ditunjukkan langsung melalui penandatanganan kesepakatan kerja sama yang bersifat Bussiness to Bussiness (B2B) antara distributor di Riau (buyer) dengan distributor dari Sumatera Barat (seller). Selain penandatanganan kesepakatan kerja sama, kegiatan disertai dengan transaksi perdana untuk pembelian komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah dengan total transaksi senilai Rp242,75 juta.(azr)
