JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Untuk mendongkrak aliran modal ke dalam negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta pemerintah menyiapkan insentif bagi sektor riil. Dari segi insentif, alat utama di semua negara berkembang, terutama Asia, pasti tax holiday. ”Karena, insentif sangat simbolis dan sinyal terhadap keseriusan pemerintah terhadap investor dan investasi,” kata Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong saat BKPM Investment Award 2018, Kamis (12/7).

Menurut dia, kelancaran arus ekspor dan impor akan meningkatkan investasi. Sebab, itu menjadi penanda bahwa pemerintah mendukung industri dan kerja sama perdagangan yang terbuka dengan negara lain. Terlebih di saat isu perang dagang berembus belaka­ngan ini. ”Pertumbuhan eko­nomi harus beralih dari konsumsi ke produksi, ke investasi,” katanya.

BKPM mencatat, realisasi investasi dalam kurun waktu kuartal I 2018 meningkat 11,8 persen menjadi Rp185,3 triliun. Berdasar jenis investasi, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp76,4 triliun atau tumbuh 11 persen bila dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan untuk penanaman modal asing (PMA), realisasi pada kuartal I 2018 tercatat Rp108,9 triliun atau naik 12,4 persen.

Dalam kesempatan itu, BKPM memberikan penghargaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) terbaik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; kawasan ekonomi khusus (KEK); serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB).

Sebelumya, BKPM me­nyurvei 565 PTSP di seluruh Indonesia. Dari 565 PTSP yang ada, ungkap Thomas, hanya 6 persen PTSP yang masuk kategori bintang 3 alias PTSP dengan pelayanan terbaik. Bahkan, ada sekitar 280 PTSP yang tidak masuk kualifikasi pelayanan yang baik.

Penyelenggara PTSP terbaik tingkat provinsi diraih Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan PTSP terbaik tingkat kota diraih Dinas Penanaman Modal Kota Pekanbaru dan tingkat kabupaten diraih Dinas Penanaman Modal Kabupaten Siak.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, penghargaan yang diperoleh merupakan hasil dari perjuangan panjang yang dilakukan Pemprov Jateng dalam memperbaiki sistem pelayanan perizinan.

”Beberapa syarat yang bisa diringkas dan proses waktunya bisa dipercepat. Kita juga memberikan pendampingan. Jadi, jika ada orang mau investasi ke Jateng dan bingung, kami dampingi apa yang harus dilakukan,” ucapnya.

Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan penyelenggara PTSP terbaik kedua setelah Jateng. Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Jatim Lili Sholeh mengatakan, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang telah memudahkan berbagai persyaratan investasi.

”Izin prinsip tiga jam sudah kami jalankan dengan baik. Yang menjadi tantangan itu izin lanjutan setelahnya karena ada koordinasi dengan kabupaten dan kota,” urainya.