JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras saat ini telah dilakukan pemerintah. Setidaknya, ada dua kekhawatiran pemerintah dalam hal itu menurut Ekonom Senior Institusi for Development of Economies dan Finance (INDEF) Bustanul Arifin.

Kata dia, yang pertama, jika HET tidak ditetapkan, pemerintah khawatir laju inflasi akan tidak terkendali. Hal itu akan membuat target angka inflasi di akhir tahun sebesar 3-5 persen bisa tidak akan tercapai.

Adapun pada periode Januari - Agustus 2017, inflasi kalender mencapai sebesar 2,53 persen,  Sementara, pada Agustus 2017, Indonesia mengalami deflasi 0,07 persen.

"Dimulai tentang kekhawatiran laju inflasi. Jadi pemerintah mampu mengendalikan inflasi dibawah 4 persen. Kemaren lebaran dan puasa stabil, jadi itu yang dijaga terus. Jangan sampai beras melonjak lagi," katanya dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

Yang kedua, imbuhnya, pemerintah khawatir jika harga beras tidak terkendali, angka kemiskinan akan melonjak. Menurutnya, kenaikan harga beras menyumbang 23 persen rata-rata dari angka kemiskinan Indonesia.

Karena itu, dia memandang jika HET sebagai langkah baik dalam menjaga dua hal tersebut. Meski begitu, dia meminta pemerintah untuk lebih fokus dalam mengawasi penerapan kebijakan itu.

"Beras ini kontributor terbesar terhadap kemiskinan, average 23 persen di desa 26 persen. Naik sedikit harga beras orang miskin bertambah. Seperi pengumuman kemiskinan Agustus kemaren ternyata orang miskin naik 6.900," jelasnya. (cr4)

Sumber: JPNN

Editor: Boy Riza Utama