SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Riau berupaya untuk melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3 kg gram atau LPG subsidi di Kepulauan Meranti.
Langkah itu ditandai dengan rapat yang diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum lama ini. Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Marwan, kepada Riaupos.co, Kamis (13/7/2023) siang.
Namun, Marwan mengaku bahwa rapat itu sebatas permulaan atas langkah Hiswana dalam mengusulkan penyesuaian harga. Menindakalanjutinya, mereka tetap akan berkoordinasi dengan Pemprov Riau, karena HET LPG diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) yang yang diterbitkan pada 2016 lalu.
Sehingga, kata Marwan, jika ada perubahan terhadap Perbup, maka, pihaknya wajib menunggu kebijakan Pemprov Riau yang harus diperkuat dengan berubahan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penyesuaian HET LPG Subsidi.
"Jadi kami akan koordinasi dulu sama Pemprov Riau. Jika ada penyesuaian maka harus diubah dulu Perbupnya atas dasar Pergub. Jadi, tak bisa serta merta bisa kita akomodir. Artinya harus ada kajian yang cukup panjang," ujarnya.
Alasan usulan penyesuaian HET LPG dari Hiswana untuk menghindari kerugian atas biaya pendistribusian atas besarnya biaya yang ditimbulkan atas berulangnya kenaikan harga BBM dan PPN.
Terpisah Kabid Hukum,Advokasi Perpajakan Hiswana Migas Riau Yudha Remofa membenarkan melalui panggilan telepon genggam. Memang usulan kenaikan HET yang mereka ajukan ke Pemkab Kepulauan Meranti merupakan langkah menuju penyesuaian dengan kebutuhan biaya operasional yang saat ini mereka harus tanggung.
Operasional tersebut meliputi berbagai biaya kebutuhan atas kenaikan BBM, upah serta pajak yang saat ini terus mengalami kenaikan. Sedangkan HET yang berlaku saat ini adalah hasil penetapan 2016 lalu sehingga dianggap tidak relevan lagi.
"Penetapan HET terakhir di Meranti keluar tahun 2016, jadi tidak relevan atas naiknya TDL, upah minimun, kos kendaraan, BBM, dan diperparah tingginya PPN. Sekarang operasional kita sangat tinggi, sedangkan HET tidak mengalami penyesuaian," ungkapnya.
Upaya penyesuaian sudah berlangsung lama. Menurutnya usulan telah diajukan kelada Pemprov Riau sejak 2021 silam namun tak berujung sempurna.
"Kami sudah dua tahun berutut-turut mengusulkan penyesuaian kepada Pemprov, namun hingga saat ini permohonan itu belum diakomodir," bebernya.
Pada perinsipnya tetap mengacu pada aturan. Yang paling menjadi beban kami soal PPN setiap kali pendistribusian di samping besarnya biaya operasional pendistribusian hingga ke titik akhir kecamatan.
"Untuk penyesuaian HET khusus di Mersnti belum ada kajian secara spesifik. Namun dengan HET saat ini nantinya hanya mampu mengakomodir pendistribusian dari pangkalan ke Pelabuhan Buton, jadi biaya yang ditimbulkan dari Tj buton ke Kecamatan nanti dikaji kembali," ujarnya.
Untuk itu langkah ini dapat ditanggapi dengan positif oleh masing-masing kabupaten dan pemerintah provinsi agar pendistribusian LPG subsidi berlangsung tanpa kendala hingga diterima oleh masyarakat.
Data HET LPG 3 Kg di 9 Kecamatan di Kepulauan Meranti
- Tebingtinggi: Rp24.300
- Tebingtinggi Barat: Rp23.800
- Rangsang Barat: Rp24.100
- Merbau: Rp23.500
- Pulau Merbau: Rp23.300
- Tebingtinggi Timur: Rp23.100
- Rangsang: Rp26.300
- Rangsang Pesisir: Rp26.700
- Tasik Putripuyu: Rp25.500
Laporan: Wira Saoutra
Editor: Edwar Yaman
