JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperkuat ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat agar dapat memberikan manfaat lebih luas serta memperkuat citra industri.

Industri PBK masih memiliki banyak tantangan akibat tindakan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan industri PBK sebagai kedok kejahatan investasi ilegal. Hal ini ditegaskan Mendag Zulkifli Hasan dalam pembukaan Program Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi bertema ”Perlindungan Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi” di Jakarta, Selasa (7/3/2023). Acara ini diselenggarakan Bappebti Kemendag bersinergi dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo).

“Bappebti akan terus mengikuti perkembangan dengan melakukan penyesuaian berbagai aturan untuk memperbaiki PBK di Indonesia agar wajar, adil, dan aman bagi masyarakat. Bappebti juga meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan program-program dari para pemangku kepentingan di industri PBK,” tegas Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan menerangkan, transaksi perdagangan berjangka komoditi yang relatif stabil karena tren commodity boom yang terjadi secara global dan menguntungkan Indonesia. Sehingga komoditi unggulan Indonesia mengalami peningkatan harga yang signifikan.

“Dua tahun terakhir masa pandemi, transaksi PBK yang terjadi relatif stabil dan menggembirakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa PBK memiliki potensi sebagai suatu mekanisme lindung nilai atau

hedging. Manajemen risiko sudah berjalan dan dapat diberlakukan juga pada komoditi unggulan lainnya di Indonesia,” ujar Zulkifli Hasan.

Program Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi bertujuan meningkatkan literasi PBK dengan memberikan pemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat sehingga pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Berinvestasi dalam PBK risiko yang tinggi. Untuk itu, sesuai dengan instrumen investasi lainnya, mekanisme PBK tersebut perlu dibarengi dengan pemahaman yang sangat baik karena nilai modal yang diperlukan tidak sedikit. Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023 ini tentunya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap PBK,” jelas Zulkifli Hasan.

Selain meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, lanjut Zulkifli Hasan, pada 2023 Bappebti merencanakan pembentukan harga acuan komoditi (price reference) sesuai dengan mandat UU 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil terbesar beberapa jenis komoditi unggulan seperti CPO, timah, dan karet yang dapat dijadikan harga acuan.

Menurut Zulkifli Hasan, untuk mewujudkan ini maka komoditi ini harus ditransaksikan di bursa berjangka sehingga akan menghasilkan tata kelola perdagangan yang adil dan transparan. Negara akan diuntungkan dengan harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak mulai dari petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajak.

“Dalam mewujudkan bursa komoditi yang mampu menghasilkan harga acuan tidaklah mudah, namun kami yakin dapat mewujudkannya di tahun 2023 ini dengan sinergisitas dari berbagai pihak dan pelaku usaha. Bappebti harus mampu mewujudkan Indonesia untuk segera membentuk harga acuan dari produk unggulan Indonesia seperti timah dan CPO. Hal ini tentu menjadi tujuan mulia dari niat awal dilakukannya PBK di Indonesia,” imbuh Zulkifli Hasan.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menambahkan, melalui Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi, masyarakat juga diharapkan dapat semakin berhati-hati dan selalu memastikan perusahaan pialang berjangka yang terdaftar di Bappebti untuk mengindari tindakan penipuan yang dapat merugikan pengguna.

“Pelaksanaan Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi diharapkan memberikan informasi dan pandangan masyarakat yang kerap kurang baik akibat upaya-upaya pihak yang kurang bertanggung jawab menggunakan industri PBK. Semoga acara ini dapat meminimalisasi kedok upaya kejahatan investasi ilegal,” ujar Didid.

Memasuki tahun 2023, PBK di Indonesia menunjukkan potensi yang menjanjikan. Nilai transaksi PBK dalam perhitungan secara notional value mengalami tren kenaikan transaksi di bursa berjangka.

Bahkan selama pandemi, PBK menjadi salah satu perdagangan yang tak surut dengan volume transaksi perdagangan meningkat lebih dari 21 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Semua peluang yang ada menimbulkan tantangan keamanan dalam berinvestasi bagi nasabah yang mengharapkan keuntungan atas investasi ini.

Sedangkan tahun 2022, Bappebti melakukan pengawasan terhadap transaksi senilai Rp53.249,7 triliun dengan rata-rata transaksi setiap bulannya sebesar Rp4.437,5 triliun. Total nilai transaksi pada tahun 2022 meningkat sebesar 116,7 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp24.569,3 triliun (YoY) dan volume transaksi sebesar 14,4 juta lot. Jumlah nasabah PBK yang aktif bertransaksi pada 2022 sebanyak 82.246.

Selama tahun 2022, Bappebti juga mencatat pengaduan masyarakat yang tidak sedikit. Sebagian besar pengaduan tersebut disebabkan adanya investasi ilegal seperti robot trading. Pengaduan yang tidak sedikit tersebut disebabkan antara lain masih terdapat pelaku usaha yang tidak taat terhadap peraturan, masih ada celah dalam peraturan yang ada, serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap PBK.

“Pada tahun ini, Bappebti akan berupaya untuk memperbaiki kondisi tersebut. Khususnya dengan peluang perkembangan PBK di Indonesia yang berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian negara. Bappebti akan terus memberikan pemahaman yang benar terhadap industri PBK,” ungkap Didid.

Ketua Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) Udi Margo Utomo menuturkan, program Bulan Literasi Kripto menggandeng seluruh anggota Aspebtindo yaitu Bursa Berjangka Jakarta, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, PT Kliring Berjangka Indonesia, Indonesia Clearing House, Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Bank Penyimpan Margin, Pedagang Fisik Emas Digital, serta Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Menurut Udi, sasaran yang ingin dicapai dalam Bulan Literasi PBK yang akan berlangsung selama satu bulan selama Maret 2023 ini adalah memberikan pemahaman dan literasi tentang PBK kepada masyarakat bagaimana mekanisme industri PBK secara baik dan benar ke seluruh pelosok Indonesia dengan mempusatkan kegiatan di kota-kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makasar, baik secara luring, daring atau hibrida.

Pada acara pembukaan Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023, juga digelar diskusi panel. Hadir sebagai pembicara yaitu Bappebti, Satgas Waspada Investasi (SWI), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) – Polri, serta Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Laporan: Henny Elyati

Editor: Edwar Yaman