JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah tidak mau konsep pengumpulan dana ketahanan energi (DKE) mudah dipatahkan. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengusulkan adanya Badan Layanan Umum (BLU). Tugas utamanya, murni untuk mengelola DKE.

”(Dana, red) bisa ditaruh dalam bentuk akun atau mendirikan BLU. Kami akan lakukan segera,’’ ujarnya.

Dia yakin, pemerintah bisa mempertanggungjawabkan rincian rupiah yang masuk dalam DKE. Termasuk, detil berapa banyak bensin yang terjual. Jadi, tinggal mengalikan berapa rupiah pungutannya untuk mendapatkan gambaran dana terkumpul.

Dia menambahkan, langkah strategis yang akan segera dirampungkan adalah soal landasan hukum. Jadi, pengelolaan dan mekanisme untuk memungut dana dari penjualan premium dan solar bisa bebas masalah hukum. Dana itu perlu dibahas lebih serius untuk mendapatkan gambaran besarnya dalam APBN 2016. Termasuk dampaknya dari sektor PNBP minyak dan gas.

’’Tentunya, pemanfaatan keuangan negara harus jelas dan berpayung hukum. Di mana ditaruh uang itu, sampai bagaimana menggunakannya,’’ jelasnya.

Perihal payung hukum, aturan pendukung akan dikeluarkan sebelum penurunan harga jual eceran BBM yang berlaku di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada 5 Januari 2016.

’’Sebelum itu harus sudah ada aturannya. Kita harus tunduk pada sistem yang teratur dan terukur,” katanya.

Dia juga menyampaikan keuntungan terkumpulnya DKE. Saat harga minyak dunia naik, pemerintah tidak perlu langsung menaikkan harga eceran BBM. Melalui dana yang terkumpul, akan digunakan untuk membantu mengurangi tingginya harga minyak dunia. Jadi, harga jual di masyarakat bisa tetap rendah.

Terpisah, Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang tetap mengatakan kalau pungutan itu tidak berasal dari masyarakat. Jadi, murni dari keuntungan Pertamina yang dipotong dari proses bisnis. ’’Itu harus diluruskan, bukan pungutan. Tapi dari keuntungan jual premium dan solar akibat turunnya minyak dunia,’’ jelas.