Menyusul Isu PHK Massal, Xiaomi Lakukan Restruktrisasi Kepemimpinan

Ekonomi-Bisnis | Minggu, 01 Januari 2023 - 05:15 WIB

Menyusul Isu PHK Massal, Xiaomi Lakukan Restruktrisasi Kepemimpinan
Ilustrasi: Xiaomi melakukan restruktrisasi. (REUTERS)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Xiaomi baru saja membuat pengumuman baru yang besar di Bursa Efek Hong Kong pada Jumat (30/12) kemarin. Perusahaan secara resmi mempromosikan Lu Weibing sebagai Presiden baru departemen bisnis internasional grup.

Raksasa teknologi Cina itu sebelumnya telah mengumumkan bahwa Wang Xiang, mantan Presiden Xiaomi akan pensiun pada 30 Desember. Dengan demikian, Lu Weibing dinyatakan siap mengambil alih.


Dalam pengumuman saat itu, merek tersebut juga menyatakan bahwa Lu Weibing telah dipromosikan menjadi Presiden departemen bisnis internasional grup dan bahkan akan mengelola departemen smartphone, departemen rantai ekologi, departemen peralatan utama wilayah Cina dan wilayah grup India.

Selanjutnya, Wang Xiaoyan dipromosikan menjadi Wakil Presiden grup dan juga akan menjabat sebagai presiden grup di Tiongkok. Qu Heng dipromosikan sebagai Wakil Presiden grup dan juga akan bekerja sebagai ketua komite teknis grup.

Terakhir, Ma Ji juga dipromosikan menjadi Wakil Presiden Grup Xiaomi. Dilansir via ITHome, dirinya juga akan memegang jabatan sebagai manajer umum departemen bisnis Internet grup tersebut.

Yang cukup menarik dari kabar ini adalag datang tak lama setelah rumor Xiaomi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Sebelumnya diberitakan bahwa Xiaomi merumahkan ribuan karyawannya.

PHK massal ini juga memicu kepanikan di perusahaan karena dilaporkan ada beberapa putaran PHK yang memengaruhi banyak departemen. Sesuai laporan, ada juga PHK hingga 75 persen di departemen tertentu, sementara beberapa tim juga mengalami perampingan sebesar 40 persen.

“Perusahaan menerapkan optimasi personel rutin dan perampingan organisasi,’’ bunyi pernyataan perwakilan Xiaomi, Selasa (20/12), seperti dikutip South China Morning Post.

Di Cina sendiri, PHK massal sering dilakukan atas nama optimasi bisnis. Hal itu untuk menghindari pengawasan otoritas ketenagakerjaan. PHK yang memengaruhi lebih dari 20 bidang pekerjaan harus mendapat izin dari pemerintah dan diproses menurut Undang-Undang Perburuhan Tiongkok.

Berdasar laporan finansial kuartal III Xiaomi pada 30 September lalu, perusahaan tersebut memiliki 35.314 pegawai. Sekitar 32 ribu berada di Tiongkok. Artinya, PHK itu akan berdampak pada sekitar 3.500 pegawai.

Sumber: Jawapos.com

Editor: Edwar Yaman

 

 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook