DUMAI (RIAUPOS.CO) - Setelah Kecamayan Bukit Kapur, Pemerintah Kota Dumai kembali menggelar musyawarah verifikasi data kemiskinan yang kali ini dilaksanakan di Kecamatan Dumai Kota, Senin (24/7).
Musyawarah ini bertujuan untuk mendapatkan hasil data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem (P3KE) yang akurat, agar setiap bantuan yang diserahkan kepada masyarakat, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Dumai tepat sasaran.
Di mana dari hasil verifikasi dan verival faktual angka data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di wilayah Kecamatan Dumai Kota secara faktual turun sebanyak 37 persen.
Wali Kota Dumai H Paisal menekankan kepada jajarannya di lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk memprioritaskan bantuan sosial, bantuan ekonomi, dan program dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya kepada kelompok keluarga miskin ekstrem.
"Camat dan lurah harus dapat mengarahkan perangkatnya seperti LPMK, ketua RT dan yang lainnya agar mengetahui dengan pasti kondisi keluarga miskin ekstrem di wilayahnya masing-masing," ujar Paisal.
Dikatakan Paisal, camat dan lurah untuk memaksimalkan verifikasi dan validasi DTKS di wilayah Kecamatan Dumai Kota. Memang untuk mencapai kesempurnaan data akan sulit dicapai, tapi setidaknya sudah ikhtiar semaksimal mungkin untuk mendekati 100 persen.
Targetnya pada Desember 2023 data sudah direkap dan di SK-kan, sehingga pada 2024 bantuan untuk masyarakat penerima manfaat tepat sasaran.
Di hadapan Ketua RT se-Kecamatan Dumai Kota, orang nomor satu Dumai berpesan agar mereka hafal dan mengetahui dengan pasti kondisi warganya yang masih masuk dalam kategori miskin ekstrem.
"Kelompok keluarga inilah yang menjadi titik fokus program-program khidmat sosial dan ekonomi, agar kesejahteraannya dapat terus ditingkatkan,” tutur H Paisal.
Sebagai informasi tambahan, sebelumnya telah dilaksanakan verifikasi dan validasi oleh pihak kelurahan terkait DTKS.(rpg)
