DUMAI (RIAUPOS.CO) – Pihak Pertamina dan warga mencapai kesepakatan terkait pola ganti rugi akibat ledakan kilang minyak milik PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) II Dumai, Sabtu (1/4) malam. Setelah dilakukan diskusi dan pembahasan, diputuskan ganti rugi dalam bentuk uang tunai.
“Permintaan masyarakat ganti rugi dalam bentuk uang tunai. Tidak merata, tapi disesuaikan dengan tingkat kerusakannya,” ujar Area Manager Comm Rel and CSR Refinery Unit II Dumai, Agustiawan kepada Riau Pos, Rabu (5/4).
Namun, hingga kemarin tim yang dibentuk untuk mendata masyarakat yang terdampak insiden masih melakukan verifikasi. “Tahapan ganti rugi masih dalam tahap verifikasi bangunan terdampak sehingga bisa diketahui total nilai kerusakan untuk ganti ruginya,” sambungnya.
Ditambahkan Agus, hingga kemarin secara keseluruhan sesuai data yang dihimpun ada 625 rumah masyarakat dan 14 fasilitas umum seperti rumah ibadah dan sekolah yang terdampak dari dua kelurahan yakni kelurahan Jaya Mukti dan Kelurahan Tanjung Palas.
“Sampai saat ini tahapan ganti rugi masih dalam tahap verifikasi bangunan terdampak, sehingga bisa diketahui total nilai kerusakan untuk dilakukan ganti rugi. Sementara untuk fasilitas umum sudah mulai dilakukan perbaikannya,” ujar Agus.
Terkait kondisi kilang minyak pasca ledakan tersebut saat ini masih tahap recovery dan belum bisa beroperasi. “Harapannya tanggal 15 April 2023 sudah bisa beroperasi kembali. Saat ini sedang tahap maintenance,” lanjutnya.
Sedangkan terkait sejumlah karyawan dan petinggi KPI yang dimintai keterangan dan diperiksa, Agus tidak menampik. “Pemeriksaan menjadi bagian dari proses investigasi yang tetap akan diikuti dan dipenuhi oleh Pertamina aga bisa membantu proses investigasinya yang dilakukan pihak kepolisian,” kata Agus.
Sementara itu Kapolres Dumai AKBP Nurhadi Ismanto mengatakan sampai saat ini pihak Polda Riau masih melakukan pemeriksan terhadap sejumlah karyawan Pertamina terhitung sejak kejadian ledakan tersebut terjadi. “Pemeriksaan secara maraton terus dilakukan oleh tim penyidik Polda Riau dan kami dari Polres Dumai membantu dan memfasilitasi proses penyelidikan,” ujarnya.
Terkait adanya dugaan kelalaian atau pelanggaran lainnya AKBP Nurhadi belum bisa memastikan hal tersebut. “Kita tunggu saja tim yang ada bekerja baik tim penyidikan maupun tim forensik dan nanti apa hasilnya akan kita sampaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Riau terus mendalami penyebab meledaknya kilang minyak Pertamina di Kota Dumai. Rabu (5/4), kepolisian kembali memeriksa pegawai Pertamina. Kepala Kepolisian Daerah Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, pihaknya bakal memeriksa lebih dari 5 orang hari ini.
Sebelumnya, Korps Bhayangkara sudah memeriksa sebanyak 13 orang, dari 14 orang yang diundang untuk pemeriksaan.
“Kami maraton bekerja. Labfor Polda Riau di back up Labfor Mabes sedang melakukan scientific investigation di bekas-bekas TKP. Secara teknis juga bekerjasama dengan tim penelitian dari pertamina,” ungkap Kapolda Riau Irjen Iqbal, Rabu (5/4).
Dipastikan dia, Polisi akan menyelidiki serta mendalami apakah ada unsur kelalaian dan unsur kesengajaan dalam ledakan yang sempat menghebohkan masyarakat Dumai tersebut. Apabila ditemukan unsur melawan hukum, maka pihaknya akan melakukan proses sesuai ketentuan Undang-Undang.
“Intinya kami akan melakukan penyelidikan. Mendalami apakah ada unsur kelalaian, apa ada unsur kesengajaan? Prinsipnya apabila ada unsur melawan hukum, kami proses,” tegasnya.
Terkait siapa saja yang sudah diperiksa, Irjen Iqbal menerangkan 13 orang tersebut merupakan pekerja di lingkungan Kilang Pertamina Internasional (KPI). Sedangkan untuk jadwal pemeriksaan hari ini, merupakan pegawai dengan tingkat jabatan lebih tinggi dari 13 orang yang sudah diperiksa.
Ditambahkan Kapolda, saat menggelar pertemuan bersama pihak Pertamina, dia turut menekankan agar masyarakat terdampak segera diselesaikan.
Tanpa harus menunggu waktu lama. Sehingga tidak menjadi gejolak sosial.
“Waktu H+1 saya langsung ke sana. Kami melakukan brief kepada semua pihak. Saya minta, dua kali saya pertemuan. Pertama, dengan Dirut KPI, saya minta masyarakat terdampak segera tidak menunggu lama-lama jangan sampai ada gejolak sosial,” ujarnya. “Kemudian,dengan Dirut Pertamina dan Pak Wamen (BUMN) hadir saya sarankan begitu. Hari ini (kemarin, red) sudah ada tindak lanjut,” ujarnya.(azr/mx12/nda)
