BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pengawasan dan Kontrol Sosial Publik Kabupaten Bengkalis mendatangi Badan Kehormatan (BK) DPRD Bengkalis di Gedung DPRD Bengkalis, Selasa (19/9/2023) sore.
Koalisi masyarakat tersebut menyerahkan surat terbuka kepada anggota DPRD Bengkalis, terkhusus kepada 36 anggota DPRD yang melayangkan mosi tidak percaya kepada dua pimpinan DPRD Bengkalis, H Khairul Umam (Ketua) dan Syahrial (Wakil Ketua I).
Kedatangan elemen masyarakat tersebut disambut langsung Ketua BK DPRD Bengkalis Ferry Situmeang didampingi dua anggotanya Rahmayeni dan Mustar J Ambarita. Ketiganya menerima surat terbuka tersebut dan berjanji akan segera mempelajari dan memberikan jawaban yang konkret secepatnya.
Koordinator Koalisi Pengawasan dan Kontrol Sosial Publik Kabupaten Bengkalis Hambali mengatakan, surat terbuka yang diserahkan ini dipandang sangat perlu, demi marwah lembaga DPRD Bengkalis. Terutama menjaga kehormatan Ketua DPRD Bengkalis H Khairul Umam.
Alasan perlu disampaikannya surat terbuka tersebut, berkaitan dugaan adanya sikap dan perbuatan anggota DPRD Bengkalis, yang melakukan mosi tidak percaya yang tidak berdasarkan hukum dan tentunya dapat dikenakan delik penghianatan terhadap lembaga negara DPRD Bengkalis. Sebab, permasalahan tersebut dapat berimplikasi pelanggaran kode etik dan perbuatan melawan hukum (PMH).
“Kami memilih mengirimkan surat terbuka ini agar publik bisa mengetahui proses di lembaga DPRD Bengkalis itu seperti apa. Harapan kami adalah surat terbuka ini bisa diketahui publik dan tujuannya tidak lain kepada Wakil Ketua DPRD Bengkalis Sofyan," tegas Hambali.
Ia menjelaskan, surat terbuka ini memuat sejumlah dugaan perampasan jabatan Ketua DPRD Bengkalis secara ilegal dan adanya rapat kedewanan secara inkonstitusional, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi alias kucing-kucingan.
“Istilah Melayu Bengkalis, ada upaya main pondok-pondok yang diciptakan 36 anggota DPRD Bengkalis plus 1 Wakil Ketua DPRD Bengkalis Sofyan,” ucapnya.
Kemudian, tegas Hambali, Badan Kehormatan dalam hal ini menjadi kehormatan dari lembaga wakil rakyat dinilai sangat lemah. Tidak berfungsi sebagaimana mestinya, salah satu hal yang mendasar seperti terjadinya rapat Badan Musyawarah (Banmus), tanggal 18 September 2023, yang dilakukan melampaui kewenangan wakil ketua tentu jelas-jelas menciderai aturan dan perundang-undangan.
“Wakil Ketua DPRD Bengkalis Sofyan diduga melampaui kewenangan dan menciderai UU Nomor 13 Tahun 2019, tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD jontu PP Nomor 12 Tahun 2018, tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
Lebih menyesatkan dan menyesakkan dada lagi, kata Hambali, adalah dugaan keterlibatan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD terhadap persekongkolan perebutan kekuasaan kepemimpinan DPRD Bengkalis yang sah.
“Seharusnya Sekwan melakukan pekerjaannya sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya lagi.
Jadi melalui surat terbuka ini, Hambali berkesimpulan agar BK bisa mempelajari dan mencermati secara seksama. Sehingga, publik bisa mendapatkan jawaban yang kongkrit dalam bernegara Republik Indonesia.
“Peristiwa Banmus yang dilakukan seperti permainan kucing-kucingan, tentu ini sangat melukai dan menodai kehormatan kelembagaan DPRD Bengkalis. Kami sangat mengutuk tindakan yang inkonstitusional tersebut,” jelasnya.
Kemudian, kata Hambali, BK juga harus terbuka dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Harus bisa membuktikan, dimana letak kesalahan Ketua DPRD Bengkalis dan Wakil Ketua 1 DPRD Bengkalis, yang sampai akhirnya melahirkan mosi tidak percaya terhadap 36 anggota DPRD Bengkalis.
“Jadi pelanggaran apa yang dilanggar, BK harus bisa menjawabnya. Karena BK lahir dan diberi amanah untuk menjaga kehormatan di lembaga negara ini,” harapnya.
Usai menyampaikan surat terbuka tersebut, Ketua BK DPRD Bengkalis Ferry Situmeang yang mengenakan kemeja merah menerima surat tersebut. Ia berjanji akan memberikan jawaban atas surat terbuka, yang dilayangkan ke BK DPRD Bengkalis.
"Kami terima aspirasi dari elemen masyarakat ini dan akan pelajari terlebih dulu. Jika memang ada pelanggaran etik yang dilakukan anggota dewan yang melakukan mosi tak percaya, maka akan segera diproses," ujarnya.
Sementara itu, elemen masyarakat yang berjumlah sekitar enam orang perwakilan itu, sore itu langsung meninggalkan Gedung DPRD Bengkalis. Surat terbuka itu ditandatangani lima eleman masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Pengawasan dan Kontrol Sosial Publik Kabupaten Bengkalis, Hambali, Indra Sahputra, Muhammad Ridwan, Arianto dan Mukhtaruddin Nasution.
Laporan: Abu Kasim (Bengkalis)
Editor: Edwar Yaman
