BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bengkalis, Andika Putra Kenedi, menilai 36 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tidak memiliki kedewasaan dalam berpolitik.
Dikatakan pria yang akrab disapa Andika Sakai ini, dirinya sudah mendalami informasi tentang polemik ini, termasuk bertanya langsung dengan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Bengkalis, Muslim Hadi.
"Jadi, pada intinya persoalan ini bermula karena ada anggota DPRD Bengkalis Fraksi Golkar yang tidak mendaftarkan diri sebagai caleg dari Partai Golkar. Namun belakangan diketahui mereka masuk dalam daftar calon sementara (DCS) partai lain," ujar Andika Sakai, Ahad (3/9/2023).
Sayangnya, jelas Andika Sakai, empat orang ini malah memberikan preseden buruk ke masyarakat, dengan narasi dan retorika mereka yang membuat masyarakat jadi kebingungan.
"Partai itu kan memiliki aturan dan standar opersional prosedur (SOP) sendiri. Kalau anggota fraksinya tak berkenan di Golkar lagi, tentu harus mengundurkan diri, legowo, jadi pejuang tangguh, jangan sembunyi-sembunyi, yang kemudian memprovokasi pihak lain," tegasnya.
Mestinya, kata Andika, dengan jabatan sebagai orang yang dipilih rakyat, harusnya mereka memberi contoh yang baik kepada masyarakat, bukan malah membuat kericuhan, dan terkesan mempermalukan diri sendiri.
Andika Sakai sendiri meragukan pemahaman 36 anggota DPRD itu, terkait mosi tidak percaya. Sebab, jika merujuk pada definisi mosi tidak percaya, hal ini kurang tepat dilakukan mereka.
"Jadi, sebelum membuat mosi tidak percaya, harusnya mereka baca kamus dulu, baca Google, karena mosi tidak percaya itu adalah prosedur parlemen yang digunakan pihak oposisi dengan harapan mengalahkan dan mempermalukan sebuah pemerintahan," ucapnya.
Dengan pengertian itu, lanjut alumni Universitas Islam Riau ini, maka mosi tidak percaya yang dibuat sama sekali tidak relevan. Karena, yang dilakukan Golkar terhadap 'kader nakal' ini sudah sangat pas, serta merujuk pada aturan partai.
"Hari ini DCS sudah keluar, mereka masih pakai identitas sebagai kader Golkar untuk menikmati uang negara, bertentangan tidak? Tapi yang lebih memalukan lagi adalah Golkar yang sakit gigi, malah yang lain kesakitan," tuturnya.
Tentu permintaan mengganti pimpinan DPRD, tegas Andika Sakai, merupakan hak prerogatif partai pemenang, dan itu tidak boleh diintervensi oleh partai lain.
Lebih jauh, Andika Sakai berharap Anggota DPRD Bengkalis bisa menyadari kekeliruannya ini dan kemudian bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif.
"Ini sudah memasuki tahun politik, suasana harus tetap dingin, agar pelaksanaan pileg berjalan baik, karena kalau mereka tetap bersikap seperti itu, maka akan berpengaruh pada Pileg 2024," harapnya.
Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Bengkalis, Muslim Hadi juga menyebutkan, pihaknya akan menjelaskan persoalan kisruh publik ini. Pihaknya bersama Ketua DPRD Bengkalis akan menggelar konferensi pers terkait masalah pergantian antar waktu (PAW) anggota dewan dari Partai Golkar.
"Ya, ini akan kami luruskan, biar masyarakat tahu. Jadi bukan kami mencari pembenaran dan kami sudah ikuti proses yang berlaku dan diatur dalam undang-undang," ujarnya.
Laporan: Abu Kasim
Editor: Edwar Yaman
