PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Rapat koordinasi (Rakor) Gubenur Se-Sumatera, resmi dibuka dan dilaksanakan di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (30/6). Pada Rakor tersebut, hadir langsung tujuh gubenur, satu wakil gubernur (Wagub)dan dua daerah diwakili Kepala Bappeda.
Tujuh gubernur yang hadir langsung yakni Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Bengkulu Rohidin, Gubenur Jambi Al Haris dan Pj Gubenur Bangka Belitung Ridwan Djamaludin.
Gubernur Riau Syamsuar menyerahkan cendera mata kepada Wamendagri.
Kemudian Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya. Dari pemerintah pusat, dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Staf Ahli Bappenas Bidang Pemerataan Kewilayahan Okto Rialdi.
Penandatangan kesepakatan bersama oleh para gubenur se Sumatera.
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan beberapa poin yang merupakan hasil pembahasan awal, Rakor Gubenur Se-Sumatera. Diantaranya mengenai pembangunan infrastruktur, kesehatan dan juga perekonomian.
Gubernur Riau Syamsuar saat memimpin rakor gubernur se Sumatera.
"Diharapkan dengan adanya Rakor ini, bisa menjadi sarana mengembangkan pola komunikasi antar pemerintah daerah, khususnya di Sumatera," katanya.
Khusus untuk bidang kesehatan, Gubri Syamsuar meminta dukungan pemerintah pusat dalam hal fasilitas kesehatan. Pasalnya, saat ini masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, masih banyak yang berobat ke Malaysia.
Para gubernur se Sumatera foto bersama dengan Wamendagri usai menerima cendera mata.
"Kami minta dukungan pemerintah pusat terhadap penyediaan fasilitas kesehatan. Agar masyarakat kita tidak perlu lagi jauh-jauh berobat ke luar negeri," harapnya.
Selain itu, Gubri juga menyampaikan terkait wacana penghapusan tenaga honorer. Dimana untuk di dilingkungan Pemprov Riau saat ini terdapat 19 ribu lebih tenaga honorer, pihaknya berharap para tenaga honorer tersebut bisa diangkat menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau CPNS.
Staf Ahli Bappenas Bidang Pemerataan Kewilayahan Okto Rialdi saat menyampaikan paparan.
"Daerah tentunya masih sangat memerlukan tenaga honorer, karena itu kami meminta agar kebijakan penghapusan tenaga honorer bisa dipertimbangkan lagi," ujarnya. (sol)
