PEKANBARU (RIAPOS.CO)- Alat dan obat kontrasepsi di Provinsi Riau tersedia sesuai dengan keperluan, namun terkadang tidak sinkron antara persediaan dengan stok, sehingga untuk memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi terpenuhi, maka diadakan pertemuan koordinasi bagi pengelola alat kontrasepsi dan obat kontrasepsi tingkat Provinsi Riau, Jumat (27/1).
Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia, usai membuka Pertemuan Koordinasi Bagi Pengelola Alat Kontrasepsi dan Obat Kontrasepsi Tingkat Provinsi Riau di Pekanbaru.
Disebutkannya, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Pada salah satu lampiran UU Nomor 23/2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, tugas Pemerintah Pusat salah satunya yaitu melakukan pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk keperluan Pasangan Usia Subur (PUS) Nasional.
Memperhatikan visi, misi dan prioritas pembangunan nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024 dengan ukuran keberhasilan berupa sasaran strategis dalam Rencana Strategis BKKBN 2020-2024, target yang harus dicapai diantaranya adalah, menurunnya angka kelahiran total/total fertility rate (TFR), meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern/modern contraceptive prevalence rate (mCPR) dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need.
''Upaya mengejar pencapaian target sasaran itu dapat diwujudkan dengan salah satu strategi yaitu pemenuhan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) di fasilitas kesehatan oleh BKKBN. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi bagi pengelola alokon di Provinsi Riau untuk mencapai target sasaran tersebut. Alhamdulillah, di Riau tersedia dengan banyak atau cukup, tapi itulah pentingnya pertemuan hari ini,'' katanya.
Selanjutnya kata Mardalena Wati Yulia, sesuai dengan amanat presiden, dilakukan beberapa intervensi termasuk juga bahagian dari program pencegahan dan penurunan angka stunting yang tidak terlepas dari 4T.
''Tentu harus ada tersedia ketersediaan Alokon. Sesuai regulasi bahwa pengadaan Alokon itu merupakan kewenangan pusat, di daerah melalui BKKBN. hanya saja selama ini dalam hal pelaporan terkadang terjadi tidak singkron, ketiak permintaan dari salah satu gudang karena stok tidak ada lagi tetapi di buku masih tersedia, maka kita mengundang petugas pelaporan untuk itu agar singkron,'' tambahnya.
Hal itu tidak terlepas dari kepesertaan KB yang meningkat, maka diperlukan pelaporan yang akurat agar pelaporan melaporkan di aplikasi New SIGA tetap karena real time atau paling tidak pelaporannya maksimal dengan melakukan pengiputan secara real time.
Ketua Panitia Kegiatan, Halisa Rohayu menyampaikan, pelaksanaan kegiatan juga dalam upaya pencegahan stunting, diperlukan upaya untuk menyiapkan remaja agar memiliki kesiapan dan perencanaan dalam membangun keluarga, sejak tahun 2019 kegiatan pembinaan ketahanan remaja diarahkan pada Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja melalui Penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR).
''Dalam pelaksanaan program Persiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) yang menyasar kepada kelompok BKR dan PIK R masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaanya seperti masih rendahnya keluarga-keluarga yang mempunyai remaja ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR),'' ujarnya.
Disamping itu, masih rendahnya cakupan pencatatan dan pelaporan kegiatan kelompok BKR dan PIK R menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan New SIGA.
''Oleh karena itu, diperlukan Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan PKBR melalui New SIGA dan E-monev Bappenas,” ungkapnya.(eca)
